Anies soal Akun X Kemhan Posting Tagar Prabowo-Gibran: Kita Tunggu, Kena Sanksi Gak Nih!
- VIVA.co.id/Muhammad AR (Bogor)
Bogor - Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan merespon akun Twitter (platform X) Kementerian Pertahanan yang membuat hastag #PrabowoGibran2024. Meski pihak istana menyebut sudah ada evaluasi dari Kementerian Pertahanan, namun menurut Anies perlu ada sanksi.
"Kalau ada yang tidak netral diberi sanksi. Kalau tidak diberi sanksi artinya dibolehkan. Sesederhana itu. Kalau melanggar kasih sanksi. Kalau tidak dikasih sanksi artinya apa. Boleh. Kita tunggu kena sanksi enggak nih. Umumkan sanksinya. Tunjukkan pada rakyat, bahwa ada netralitas," kata Anies saat berkampanye di GOR Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin 22 Januari 2024.
Anies juga merespon saat ditanya awak media terkait para menteri yang terang-terangan mendukung paslon Prabowo Gibran, sementara ASN jajarannya diminta untuk netral. Menurut Anies, rakyat menunggu pemerintah mewujudkan netralitas dan sanksi bagi pelanggarnya.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Serang, Banten.
- ANTARA Foto
"Ya makanya. Kita sekarang ingin sampaikan. Wujudkan. Kalau memang harus netral dan ada yang tidak ada netral ya dikasih sanksi. Rakyat ini menunggu," cetus Anies.
Anies pun lantas menganalogikan contoh aturan dan sanksi dalam mematuhi rambu saat berkendara.
"Hey, kita beri tahu nih itu perboden, tidak boleh masuk kalau ada tanda perboden. Terus kalau ada yang masuk diapain? Dikasih sanksi. Sanksinya tilang, betul kan. Kalau tidak diberi sanksi artinya apa? boleh. Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Semua orang melanggar perboden. Dan begitu ada satu pelanggaran dibiarkan pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi," kata Anies.
Belum adanya sanksi, lanjut Anies, belum bisa dinilai lemah tidaknya sanksi. "Kita tunggu kan belum ada pengumuman sanksi," imbuhnya.
Anies pun menyindir saat ditanya Timses Paslon 02 yang berisi menteri aktif dan harus menjalankan roda pemerintah. Dan meminta pertanyaan itu ditanya langsung ke atasannya menteri yakni presiden Joko Widodo.
"Pertanyakan pada atasannya jangan pada saya. Apakah perintah presiden tidak ditaati. Ada yang berani bantah perintah presiden. Presiden bilang harus netral bukan. Tapi ada yang menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, maka apakah presiden diam saja. Kalau presiden mengatakan harus netral janganlah melawan presiden. Dan kalau ada yang tidak mentaati ya pak presiden beri sanksi pada yang tidak taat, gitu ya," jelasnya.
KPU Barito Utara Dilaporkan ke DKPP RI usai Diduga Langgar Aturan Pemilu 2024
DKPP menggelar sidang pemeriksaan soal adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Barito Utara.
