Koalisi vs Oposisi: Perebutan Jatah Kursi Menteri di Kabinet Jokowi

Dalam beberapa hari terakhir perbincangan posisi menteri di kabinet diramaikan dengan kabar dari Gerindra yang meminta jatah tiga kursi menteri di kabinet kerja jilid 2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, menegaskan hal tersebut kepada wartawan.

"Ya sepertinya kita memang akan minta tiga posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet," ungkap Poyuono, seperti dilansir dari Detik.

Menanggapi hal tersebut, PPP yang tergabung dalam koalisi Indonesia kerja tidak ambil pusing. "Kami saja koalisi belum tahu posnya di mana. Apalagi partai lain yang dulunya berseberangan gitu," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Bahkan dikabarkan bahwa Gerindra meminta Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dilansir oleh Merdeka, Jokowi dikabarkan menawarkan jabatan Dewan Pertimbangan Presiden untuk Prabowo Subianto, namun Gerindra tidak tertarik dengan tawaran itu.

Arief Poyuono mengatakan kepada DW Indonesia, bahwa nampaknya Prabowo tidak mungkin duduk di kursi kabinet.

"Alasannya kan dia Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum dan mantan Capres. Mungkin bisa kita sodorkan banyak dari kader-kader kita yang bisa jadi Menhan. Kalau Prabowo minta jadi Menhan saya gak tahu tuh siapa yang ngomong. Jadi banyak lah yang kita tawarkan. Sekarang kembali lagi ke pak Joko Widodo. Kalau pak Joko Widodo mau misalnya koalisi ya ini yang kita minta kalau gak mau ya enggak apa-apa," tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini posisi partai Gerindra masih dalam pihak oposisi. Gerindra tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi, bila konsep-konsep yang ditawarkan partainya diterima oleh pemerintahan Presiden Jokowi.