Koalisi vs Oposisi: Perebutan Jatah Kursi Menteri di Kabinet Jokowi

Nasdem tidak minta jatah?

Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menyebut permintaan terang-terangan PDIP itu adalah hal yang wajar. Namun, Nasdem tidak meminta jatah menteri ke Jokowi. Paloh menyerahkan soal pemilihan menteri yang duduk di kabinet ke Presiden.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempang, enggak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja dia perlukan Nasdem boleh, enggak diperlukan juga enggak apa-apa," tutur Paloh seusai Kongres V PDIP di Bali, seperti dikutip dari Detik.

Kepada DW Indonesia, Sekretaris Jenderal Nasdem, Johnny G. Plate menyampaikan kritik kepada partai yang memaksa presiden menjalankan visi dan misi mereka.

"Ada partai-partai dari dulu menyebutkan, apalagi datang dari oposisi. Pak Prabowo atau Partai Gerindra (misalnya), wah kami kalau gabung kabinet dengan syarat, harus kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air. Partai Demokrat bilang, 14 syarat, eh diajak dikasih syarat. Sedangkan kami yang menjalankan visi misi Presiden enggak pernah pakai syarat-syarat sama Presiden, karena apa? Kami tahu visi misi yang di-endorse, yang disampaikan Pak Jokowi itu. Itulah yang harus diimplementasikan."

Selain itu, Johnny berharap bahwa Presiden Jokowi bisa menempatkan orang yang tepat dan memiliki kemampuan yang cocok untuk di kementerian. "Pak Jokowi lantik dulu, setelah dia dilantik baru dia umumin. Untuk mencari siapa-siapa, dia udah kenal semua orang di Jakarta ini. Tabiat seperti apa, kemampuan seperti apa, cocok apa enggak cocok dengan Pak Jokowi, dia sudah tahu."

Gerindra minta Prabowo jadi Menhan?