Koalisi vs Oposisi: Perebutan Jatah Kursi Menteri di Kabinet Jokowi

Kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 menjadi ajang perebutan kekuasaan di pemerintahan. Bukan hanya oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, melainkan juga partai oposisi.

Banyak kalangan yang menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut pada Presiden Joko Widodo karena penentuan posisi menteri di kabinet adalah hak khusus yang dimiliki oleh presiden.

"Golkar selalu mengatakan bahwa ini (kursi menteri) adalah hak prerogatif Pak Presiden," ujar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman Republika. Airlangga mengaku tidak mempersoalkan jumlah kursi menteri yang diterima partai beringin. Kata Airlangga, yang terpenting Partai Golkar sudah menyiapkan kader terbaik untuk dipilih Jokowi sebagai pembantu Jokowi di Kabinet Kerja jilid 2.

PDIP kursi terbanyak

Dalam Kongres PDIP di Bali Agustus lalu, Ketua Umum PDIP Megawati memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai kursi menteri dalam kabinet periode ke-2 Jokowi. "Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Megawati, seperti dikutip dari Detik.

Jokowi langsung menjawab permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai jumlah menteri dari Partai Banteng yang harus terbanyak. Jokowi, yang juga kader PDIP, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet. "Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," sambung Jokowi.

Menanggapi hal ini, politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. "Kursi Menteri itu kewenangan Presiden," ujarnya melalui pesan singkat.