Polemik Salam Satu Jari dan Dua Jari Pejabat, Kampanye Terselubung?

Di bulan November, Bawaslu memutuskan bahwa Sri dan Luhut tidak melakukan pelanggaran kampanye karena mereka tidak terbukti merugikan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bawaslu Imbau Pejabat Tidak Pose Jari

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan selain pejabat yang disebut di atas, Bawaslu RI menerima laporan atas sejumlah pejabat daerah di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Barat.

Ia menyebut, berdasarkan UU Pemilu, pejabat negara atau pejabat administratif diharapkan netral dan tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan putusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Itu nanti didiskusikan di dalam Sentra Gakkumdu antara kepolisian dengan jaksa dan Bawaslu setempatnya, apakah itu disengaja, apakah itu bagian kampanye, atau pun memang itu mengajak orang memilih salah satu peserta pemilu sendiri," kata Fritz.

"Kan sudah ada pembatasannya, kapan misalnya seorang pejabat bisa ikut kampanye, kapan dia tidak boleh ikut kampanye, ada suratnya izinnya atau tidak, apakah dia sedang melaksanakan tugas atau tidak. Klasifikasinya harus dilihat dari situ."

Ia menambahkan, Sentra Gakkumdu akan melihat apa pejabat terkait adalah bagian tim kampanye salah satu pasangan calon atau tidak.