Mengintip Kebijakan Ekonomi Prabowo dan Jokowi Bila Berkuasa
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens membandingkan dimensi ekonomi jika Joko Widodo maupun Prabowo menang. Ia yakin Jokowi akan mampu mengatasi ketimpangan, sedangkan konsep ekonomi yang ditawarkan Prabowo cenderung sulit diterapkan.
"Ekonomi keumatan, merupakan arus baru perekonomian Indonesia yang merupakan jalan tengah terbaik untuk mendamaikan ekonomi pasar dengan ekonomi rakyat/umat. Fokusnya mengatasi ketimpangan," kata Boni dalam diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 4 Januari 2018.
Ia menilai, ekonomi keumatan tak hanya didasarkan pada hukum pasar. Tetapi, solidaritas yang bersumber pada religiusitas.
"Sentrum dari ekonomi keumatan adalah keadilan berbasis solidaritas sosial," kata Boni.
Sementara itu, ia melanjutkan visi ekonomi Prabowo merupakan kombinasi prinsip liberal dan nasionalisme kerakyatan. Tetapi, sebagian besar sudah dilakukan di pemerintahan Jokowi.
"Dengan kata lain, tak ada yang baru. Tapi ada sejumlah kebijakan kontroversial. Di antaranya, program oke oce. Program ini duplikasi dari ekonomi gado-gado yang diterapkan di DKI Jakarta. Secara faktual, Sandi tak membantah program itu gagal diterapkan," kata Boni.
Ia menambahkan, rencana kebijakan kontroversial lainnya misalnya menghapus dan mengubah sejumlah komponen pajak. Mulai dari PBB yang dihapus hingga menaikkan batas pendapatan tak kena pajak dan menurunkan PPH21.
"Menarik dan seksi untuk pemilih tapi tak bisa dijalankan, sulit diwujudkan, lebih banyak konsep ekonomi menabur janji dan sulit diterapkan, ujung-ujungnya pasti ekonomi liberal yang diterapkan," kata Boni.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
