Guru Anggap Kubu Prabowo Ingin Beri Gaji Rp20 Juta Tak Masuk Akal
- VIVA/Fajar GM
VIVA – Kalangan guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai usul kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi untuk memberi guru gaji senilai Rp20 juta per bulan, tak masuk akal.
Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim menyampaikan usul dari kubu oposisi itu sekadar upaya menjadikan kalangan guru sebagai objek politik demi meraup suara.
"Di tahun politik ini memang rawan politisasi. Yang terbaru, guru dijanjikan gaji Rp20 juta per bulan. Angka yang sangat menggiurkan. Tetapi dalam kajian kami, ini pernyataan asal, tak masuk akal, dan tanpa kalkulasi matang," ujar Satriwan dalam konferensi pers Hari Guru Nasional (HGN) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 25 November 2018.
Menurut Satriwan, usul yang pertama kali dicetuskan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera, terkesan asal ucap, serta tidak melalui kajian dengan melihat kondisi nyata pendidikan nasional. Mardani dalam pernyataannya, tidak menyinggung aspek teknis seperti kemampuan keuangan negara, kualifikasi guru, hingga prosedur yang harus ditempuh para guru untuk mendapatkan gaji sebesar itu.
"Guru masih menjadi objek janji-janji politik demi kepentingan elektoral semata. Perhatian kepada guru oleh elite politik hanya diberikan saat kampanye saja. Namun setelah terpilih, nihil implementasi," ujar Satriwan.
Sementara, Ketua Dewan Pengawas FSGI, Retno Listyarti, menyampaikan bahwa pemanfaatan guru sebagai objek politik lazim terjadi setiap pemilihan umum. Dikarenakan guru memiliki kemampuan memengaruhi banyak pihak, mulai dari keluarga, hingga murid-murid mereka yang memiliki hak pilih.
"Jumlah guru memang hanya 3,2 juta. Tetapi guru-guru bisa memengaruhi murid misalnya, secara langsung atau tidak langsung di lingkungan sekolah, atau di media sosial. Jadi, suara guru ini strategis," ujar Retno.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
