Sumber :
- Yamaha
VIVA.co.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkarakan dugaan kartel yang dilakukan dua pabrikan raksasa otomotif di Indonesia, Honda dan Yamaha. KPPU menilai, keduanya sekongkol memainkan harga skuter matik (skutik) 110-125cc agar menjadi mahal, dan mendapatkan untung besar.
Baca Juga :
Harus Ada Kompensasi dari Kenaikan Pajak
Menurut Executive Vice President Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Dyonisius Beti, pendapat yang menyatakan bahwa harga motor di Indonesia sangat mahal dari KPPU tersebut tidak benar.
Dyon menjelaskan, harga yang telah dikeluarkan oleh Yamaha merupakan banderol yang sesuai dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan, beban pajak yang ditanggung konsumen sebesar 42 persen dan membuat motor tersebut menjadi mahal. "Ya itu kan karena konsumen dibebankan pajak sebesar 42 persen untuk satu buah sepeda motor, makanya terlihat mahal," ujar dia, di Jakarta.
Baca Juga :
Pendapatan Pajak MotoGP Mandalika 2024 Tak Sampai 50 Persen dari Target Padahal Penonton Bertambah, Ada Apa?
Dyon kemudian merinci detail harga dan juga beban pajak yang harus ditanggung oleh konsumen setiap membeli satu buah sepeda motor skutik. Katanya, untuk satu buah sepeda motor Mio, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekira Rp932 ribu, dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp41 ribu. Lalu, ditambah biaya pengiriman Rp132 ribu, dan margin kotor diler utama dan diler penjual Rp1,6 juta.
Angka itu kemudian ditambah dengan PPN yang dibayar oleh konsumen sebesar Rp1 juta dan penambahan biaya balik nama serta Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sehingga, jka diestimasikan, harga yang tertera di dalam pembuatan satu motor Yamaha Mio sebesar Rp14,8 juta termasuk biaya pajak lainnya.
"Harga motor Mio Rp9,3 juta di Indonesia. Lalu kenapa di pasar Rp14,8 juta? Di Indonesia ada PPN, PPH, biaya balik nama dan biaya nama STNK dan BPKB. Jadi harga off the road itu Rp11,9 juta, tambah Rp2,9 juta dan PPN Rp1 juta harganya jadi Rp14,8 juta," ujar dia.
"Jadi tidak benar harga beban konsumen berlebihan. Dan tidak benar juga pengaturan harga atau paralel pricing. Karena kami memiliki strategi sendiri," katanya.
Sebelumnya, KPPU menuding keduanya telah melakukan praktik curang dengan memonopoli pasar skutik dan membuat kesepakatan harga alias kartel skutik berkapasitas mesin 110cc dan 125cc.
Menurut KPPU, biaya produksi motor matik di kelas 110cc dan 125cc rata-rata hanya sebesar Rp7,5-8 juta per unit. Namun, dua produsen motor itu menjual dengan kisaran harga Rp15 juta per unit. Padahal, idealnya, motor itu bisa dijual dengan banderol Rp10-11 juta.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
