Pemprov NTB Tak Kuat Bayar Hosting Fee MotoGP Sebesar Rp213 Miliaran

Jakarta, VIVA –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan belum menyanggupi pembayaran hosting fee MotoGP 2024 sebesar Rp 213,29 miliar. Pemprov NTB pun meminta pemerintah pusat untuk membantu pembayaran MotoGP Mandalika.

"Karena anggaran Rp 213,29 miliar itu adalah anggaran yang sangat besar bagi daerah. Kami yakin pusat juga memahami kondisi ini, karena APBD kami dievaluasi juga oleh pemerintah pusat," kata Asisten III Setda Provinsi NTB Wirawan Ahmad, dikutip VIVA Otomotif dari Antara, Kamis, 29 Agustus 2024.

Lebih lanjut dirinya menyebut bahwa dengan pembiayaan yang besar tersebut bisa mengganggu kebijakan pemerintah pusat, mengingat APBD yang terbatas. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan bahwa kondisi keuangan Pemprov NTB saat ini baru bisa untuk menyelesaikan utang. 

"Insya Allah tahun ini daerah sudah bisa menyelesaikan utang-utangnya, sehingga mungkin tahun depan sudah sedikit agak longgar," ujarnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram (Unram) Muhammad Firmansyah meminta agar pemerintah tidak lepas tangan terkait persoalan hosting fee penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Dia menilai jumlah tersebut tidak kecil, namun MotoGP juga harus bisa berjalan.

"Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemda, juga lembaga bisnis lain, termasuk PT ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini," kata Firmansyah.

Jika hosting fee ini tidak dibayarkan, menurut Firmansyah akan ada berbagai konsekuensi yang harus ditanggung. Misalnya, harus membayar penalti yang nilainya ratusan miliar Rupiah hingga menyangkut keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.

"ITDC tentu saja perlu memutar otak, bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak dibayar, dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee, maka bayar ratusan miliar Rupiah juga akhirnya," ucapnya.

Menurutnya, secara ekonomi, MotoGP tentu bermanfaat bagi daerah. Multiplier effect itu ada dan relatif besar. Tapi masalahnya tidak banyak yang menjelma jadi pendapatan asli daerah (PAD) atau langsung masuk kas. Ini sebagian dirasakan pemda. 

Bagi pemda mungkin penghasilan PAD yang dapat dibelanjakan tahun depan lebih utama dari angka-angka makro. Karena APBD daerah-daerah ini relatif kecil. MotoGP Mandalika 2024 sendiri akan berlangsung pada 27-29 September mendatang.

Kaltim Raih 3 Penghargaan di Ajang APBD Award 2024, Ini Sebabnya

Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi.

VIVA.co.id

18 Desember 2024