Soal Wacana Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober, Jokowi: Belum Ada Keputusan
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan soal rencana pemerintah yang bakal melakukan pembatasan pembatasan BBM subsidi Pertalite mulai 1 Oktober. Yang sebelumnya dikemukakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terbaru, Bahlil Lahadalia.
Jokowi menyebutkan bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi masih dalam proses sosialiasi. Terlebih, hingga kini belum ada rapat hingga keputusan soal kebijakan tersebut.
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat," ujar Jokowi di Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu 28 Agustus 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi muncul dari keinginan menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. Selain itu, menurutnya, hal tersebut juga demi efisiensi APBN.
"Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," paparnya.
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan dasar regulasi pembatasan BBM subsidi akan berupa peraturan menteri (Permen) ESDM. Nantinya, hanya beberapa kendaraan saja yang boleh mencicipi BBM subsidi.
"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas," katanya.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan alasan di balik keputusan partainya untuk mendukung Airin Rachmi Diany
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyebut saat ini pemerintah sudah menurun penyaluran BBM bersubsidi seperti minyak tanah, dan solar uang disepakati menjadi 19,41 juta kilo liter, dari target sebelumnya 19,58 juta kilo liter di tahun ini. Tujuannya untuk efisiensi, agar tahun depan lebih tepat sasaran.
"Jadi dalam pandangan, dan kajian evaluasi tim dan Pertamina kita melihat bahwa masih ada beberapa langkah-langkah yang perlu untuk dimitigasi agar betul-betul subsidi ini tepat sasaran," tuturnya.
