- VIVA/Arianti Widya
Bandung – Sepeda motor telah menjadi salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di Indonesia, mengingat fleksibilitas dan efisiensinya dalam menghadapi kemacetan lalu lintas di perkotaan.
Kemudian, banyak masyarakat Tanah Air memilih sepeda motor karena harga banderol yang cukup terjangkau. Ditambah dengan adanya sistem pembelian secara kredit, yang semakin memudahkan konsumen dalam membeli motor impiannya.
FIFAstra sebagai salah satu layanan pembiayaan PT Federal International Finance (FIF) telah mencatatkan kinerja positif dalam pembiayaan sepeda motor Honda selama periode Januari hingga Mei 2024.
Tercatat, total nilai penyaluran pembiayaan kredit telah mencapai Rp12 triliun. Angka tersebut naik sebesar 4,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Rp11,5 trilliun.
Astra Financial
- Arianti Widya
Daniel Hartono selaku Direktur PT FIF mengatakan bahwa peningkatan ini juga terlihat pada jumlah unit sepeda motor Honda yang dibiayai.
"Pada periode Januari-Mei 2024, FIFAstra mencatatkan pembiayaan terhadap 703 irbu unit, yang dibeli secara kredit. Angka ini naik 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama, yaitu 683 ribu unit," ujarnya dikutip VIVA Otomotif di Bandung.
Lebih lanjut, Daniel mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya juga mendukung peningkatan penggunaan kendaraan listrik dengan menyediakan layanan pembiayaan sepeda motor listrik Honda.
"FIF mendukung pembiayaan hijau atau yang dikenal sebagai green financing untuk mewujudkan Net Zero Emission 2050 mendatang," ungkapnya.
Ia menambahkan, "Hal ini kami lakukan melalui pembiayaan sepeda motor listrik Honda EMI e: dan EMI e: Plus,"
Sebagai informasi tambahan, FIF berhasil membukukan total nilai penyaluran pembiayaan senilai Rp18,3 trilliun atau tumbuh 2,6 persen secara year on year (yoy).
Selain itu, secara total pemesanan unit terjadi pertumbuhan sebesar 0,9 persen yoy menjadi 1,31 juta unit pada periode Januari hingga Mei 2024.
OJK Selidiki Tipibank di BPD NTT, Ini yang Disoroti
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan (tipibank) di BBPD NTT.
