Kemenperin Ungkap Kendala Penerapan Pajak dari Emisi Karbon
- www.toyota.astra.co.id
VIVA.co.id – Kementerian Perindustrian berencana mengubah struktur pajak kendaraan bermotor, dari kapasitas mesin menjadi emisi karbon. Namun, kebijakan ini harus menunggu kesiapan beberapa hal.
Salah satunya adalah kesiapan dari pihak produsen. Sebab, jika pajak ini diterapkan dengan perhitungan yang kurang matang, bisa jadi memengaruhi proses produksi industri tersebut.
"Yang terpenting, jangan sampai aturan ini jalan, industri kita tidak siap. Jadi, disesuaikan dengan industri. Siapa yang sudah siap ikut industri ini, itu lebih penting," kata Putu di Jakarta, Senin 14 November 2016.
Untuk itu, lanjut Putu, Kemenperin saat ini akan menyiapkan agar tidak sampai terjadi gejolak di industri otomotif dan juga pemasukan pajak.
"Ini harus disiapkan. Jika rencana ini dijalankan, Kementerian Keuangan diharapkan tidak merasakan adanya gejolak. Kan dikhawatirkan keuangan turun dan juga menyebabkan pajak-pajak di daerah turun," jelasnya.
Putu menuturkan, dari sisi industri, sebenarnya ada beberapa yang sudah lebih dulu siap karena mereka telah memiliki teknologi yang menunjang emisi karbon. Kendati demikian, Kemenperin saat ini kesulitan untuk mensimulasikan, dampak apa yang akan terjadi jika kebijakan tersebut diterapkan.
"Sebetulnya, yang sulit itu di simulasinya. Kalau di sisi industri, kita tinggal kumpulkan aja, siapa yang siap. Jangan sampai peraturannya keluar, malah produksinya melorot," ungkapnya.
Pemerintah Gencar Lakukan 6 Upaya Ini untuk Tekan Emisi Nasional
Menekan emisi nasional menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
