Mobil LCGC Diisi Bahan Bakar Premium, Garansi Gugur?
- VIVAnews/Aries Setiawan
VIVA.co.id – Mobil Low Cost Green Car (LCGC) atau kendaraan murah ramah lingkungan saat ini menjadi mobil yang tengah diminati di Tanah Air. Sebab, harga murah yang ditawarkan pabrikan dengan kapasitas mesin yang terbilang ringkas.
Namun demikian, ada syarat yang diajukan pemerintah dan pabrikan, di mana LCGC dianjurkan untuk memakai bahan bakar dengan RON 92. Lantas, bagaimana jika konsumen menggunakan bahan bakar RON 88 seperti Premium, apakah garansi bakal gugur?
Menanggapi hal ini, Head of Datsun Indonesia, Indriani Hadiwidjaja, menjelaskan pihaknya tidak serta-merta langsung mencabut garansi yang telah diberikan oleh pabrikan apabila mobil konsumen memakai bahan bakar Premium. Tapi, dilaksanakan pengecekan terlebih dahulu.
Ia menilai, pihaknya tidak dapat mengontrol bahan bakar apa yang digunakan oleh konsumen. Pabrikan, kata dia, hanya menganjurkan konsumen memakai bahan bakar yang sesuai standar pabrikan agar menjaga mesin tetap aman.
"Kami melihat case by case. Kami tidak bisa mengontrol apa yang digunakan konsumen. Kami hanya rekomendasikan konsumen untuk menggunakan RON 92 adalah minimun, bisa Pertamax atau merek lain. Pada akhirnya konsumen akan memilih bahan bakar yang terbaik untuk kendaraannya," kata Indri di Eldorado, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 15 Mei 2016
Untuk masalah pencabutan garansi, menurutnya, akan dilakukan apabila ada kelainan dalam performa mesin yang membuat menurun dikarenakan bahan bakar mobil yang dipakai tidak sesuai dengan mesin kendaraan.
"Nah, beda ceritanya kalau ada kelainan dalam performa karena bahan bakar, pastinya garansi akan gugur. Tetapi kalau kerusakan bukan karena bahan bakar, kami enggak akan bilang garansinya akan gugur hanya karena bahan bakar. Kami akan lihat kondisinya seperti apa," tuturnya.
Diketahui, mobil LCGC atau mobil murah ramah lingkungan yang beredar di pasar nasional selama ini dianjurkan untuk mengkonsumsi bahan bakar minyak dengan RON 92. Hal ini dilakukan agar dana subsidi pemerintah tidak terus membengkak karena dinilai tidak tepat sasaran. (ase)