Presiden Prabowo Soal TKDN Lebih Fleksibel, Honda: Yang Penting Bisa Menjaga Keseimbangan

VIVA – Presiden Prabowo berencana membuat aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) lebih fleksibel untuk industri Tanah Air mendapatkan perhatian dari beberapa sektor industri, termasuk otomotif.

Seperti diketahui TKDN merupakan tolak ukur suatu barang, jasa, atau kombinasi keduanya melibatkan komponen dalam negeri dalam proses produksi yang mencangkum sejumlah sektor industri.

Mulai dari alat kesehatan, alat mesin pertanian, kelistrikan, pembangkit, jaringan transmisi, dan lain-lain, termasuk industri otomotif untuk sepeda motor, atau mobil bermesin bahan bakar hingga hybrid dan EV.

“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Prabowo di acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat.

Orang nomor satu di RI itu mengintruksikan kepada jajaran menterinya untuk mengubah kebijakan penggunaan komponen lokal agar lebih realistis, sehingga tidak membebani industri dalam negeri.

“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu dalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tuturnya.

Sejumlah produsen menanggapi rencana kelonggaran penggunaan komponen lokal tersebut, salah satunya PT Honda Prospect Motor (HPM) sebagai produsen sekaligus pabrikan mobil Honda di Tanah Air.

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan, sebelumya peningkatan TKDN yang selama ini diterapkan merupakan upaya produsen untuk memberikan value lebih bagi konsumen.

Artinya semakin tinggi komponen lokal yang digunakan bisa menekan harga jual, dibandingkan mengandalkan komponen dengan status umpor.

Menurut Billy tingginya TKDN dalam suatu produk menjadi kontribusi brand terhadap pertumbuhan industri otomotif dalam negeri. Sehingga dengan adanya rencana perubahan aturan itu diharapkan ada suatu keseimbangan.

“Kami percaya bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dan keberlangsungan industri nasional,” ujar Billy kepada Viva Otomotif, Kamis 10 April 2025.

“Kami akan terus memonitor dan mempelajari kelanjutan dari wacana ini, sambil memastikan bahwa langkah-langkah strategis kami tetap selaras dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan konsumen di Indonesia,” lanjutnya.

Sekadar informasi, HPM sudah melakukan produksi lokal sejumlah produk yang mereka jual untuk pasar Indonesia, diantaranya Honda Brio sebagai tulang punggung penjualannya, BR-V, HR-V, dan beberapa model lain.

Purnawirawan TNI Desak Gibran Lengser, Petinggi Golkar: Pak Prabowo Pasti akan Beri Respons

Menurut petinggi Golkar, Penasihat Khusus Presiden Jenderal TNI (Purn) Wiranto sudah beri penjelasan soal desakan Wapres Gibran diganti.

VIVA.co.id

26 April 2025