Keberlanjutan Insentif Mobil Listrik Bakal Ditentukan Pemerintahan Prabowo
- Wuling Motors
Jakarta, VIVA – Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa keberlanjutan program insentif terhadap industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bakal diputuskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Terlebih, ada skema lain untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika. Saat ini pembahasan terkait dilanjutkan atau tidaknya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 itu sudah mulai dibahas.
"Iya (akan diputuskan pemerintahan Prabowo-Gibran), di antaranya itu,” kata Putu, seperti dikutip dari Antara, Jumat 4 Oktober 2024.
VIVA Otomotif: Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin, Putu Juli Ardika
- Dok: Kemenperin
Menurut Putu, selain pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP), sebenarnya masih banyak skema-skema lain yang dapat diterapkan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
“Sudah dibahas mulai jadi wacana-wacana untuk bagaimana terus mendorong industri kendaraan listrik itu tumbuh dan masyarakat menggunakan. Itu memang kalau sekarang pesepeda motor (listrik) diberikan bantuan pembelian, ya mungkin nanti skema-skemanya ini sedang dicari,” paparnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.
“Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk negara agar tetap terjadi migrasi. Ini migrasi yang akan dilakukan. Migrasi dari internal combustion engine atau kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik,” jelasnya.
Adapun lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai.
Ioniq 5 Bluelink
- Arianti Widya
Pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 10 persen dari harga jual atas penyerahan mobil listrik tertentu yang memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen.
Besaran insentif yang sama berlaku untuk bus listrik dengan TKDN yang sama. Untuk bus listrik dengan TKDN 20 persen sampai 40 persen, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 5 persen dari harga jual.
Jangka waktu kebijakan PPN DTP sebagaimana yang diatur dalam PMK 8/2024 adalah masa pajak Januari sampai Desember 2024. Hingga kini, belum ada keputusan dari pemerintah apakah insentif bakal dilanjut atau tidak.
Pemerintah Inggris Umumkan Dukung Indonesia Gabung OECD
Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas permohonan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
