Takut Produsen Cabut dari RI, Menperin Terus Dorong Adanya Insentif Mobil Hybrid
- Kementerian Perindustrian
Jakarta, VIVA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong adanya insentif mobil hybrid. Menurutnya, ini demi menjaga para produsen mobil agar tak meninggalkan Tanah Air.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak akan ada perubahan ataupun penambahan kebijakan baru pada sektor otomotif di Indonesia pada tahun ini. Artinya, mobil hybrid tidak akan mendapat insentif di 2024.
Sebab, menurutnya dengan kebijakan insentif fiskal yang ada saat ini seperti untuk mobil listrik atau electric vehicle (EV), penjualan mobil disebut masih bagus. Apalagi, penjualan mobil hybrid di atas mobil listrik.
Ilustrasi mobil hybrid Toyota
- Carsales
"Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan. Kalau kita lihat, penjualan dari mobil hybrid hampir dua kali penjualan BEV," ujar Airlangga pada wartawan saat konferensi Pertumbuhan Ekonomi Q2 2024.
Keputusan tersebut membuat banyak pabrikan gigit jari, karena tak ada insentif seperti mobil listrik. Walau begitu, Menperin merasa insentif untuk mobil hybrid perlu diwujudkan untuk mempertahankan brand yang sudah bertahan lama di Indonesia.
"Kami inginnya ada insentif, walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik. Karena begini, salah satu pertimbangan kenapa kita perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid kami tidak mau pabrikan mobil hybrid yang sudah ada di Indonesia itu pindah," kata Menperin kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin 26 Agustus 2024.
Tampilan mobil Kijang Innova Zenix Hybrid terbaru
- VIVA Otomotif/Muhammad Thoifur
Saat ini, sejumlah negara memberikan insentif kepada produsen kendaraan yang mengarah ke era elektrifikasi, termasuk dalam merancang mobil hybrid. Menperin mengaku khawatir apabila brand besar yang ada di Indonesia mendapat tawaran dari negara lain dan memindahkan pabriknya.
"Kami juga tidak mau kemudian negara-negara lain di ASEAN, yang memberikan insentif yang cukup menarik bagi pengembangan mobil-mobil hybrid itu nanti pindah ke negara-negara tersebut. Itu yang kita tidak mau," ujarnya.
