Presiden Jokowi Tegaskan Semua Kendaraan di IKN Harus Bertenaga Listrik
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa semua kendaraan di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus bertenaga listrik. Orang nomor satu di Tanah Air ini juga menginginkan Air Quality Index (AQI) di IKN capai angka nol.
Itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di IKN, Selasa 13 Agustus 2024. Jokowi mengatakan bahwa di IKN saat ini telah menggunakan 100% energi hijau.
"Ke depan nanti akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Saat ini (di IKN) 100 persen sudah menggunakan energi hijau. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai, semua kendaraan harus listrik," kata Jokowi.
Jokowi mencermati bahwa indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur saat ini berada pada skala 6 atau pada kondisi baik. Dia menilai jika kendaraan listrik jadi alat transportasi di IKN maka bisa menjadi nol.
"Kemarin pagi saya cek di IKN berapa air quality indexnya, hanya 6. Padahal kendaraannya belum listrik. Kalau kendaraannya listrik mungkin jadi nol," lanjutnya, dikutip VIVA Otomotif dari Antara.
"Udara yang baik dan sehat itu maksimal itu hanya 50, tapi kota-kota kita utamanya di Jawa itu sudah semua di atas 100. Ini yang harus dicermati, oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Dan untuk menangani itu juga butuh uang yang tidak sedikit," kata Presiden Jokowi.
Momen Presiden Jokowi Bersama Prabowo Jalan Santai di Depan Istana Garuda IKN
- Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi menyampaikan berdasarkan laporan Menteri Kesehatan (Menkes), karena udara yang tidak baik, penanggulangan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Jabodetabek menghabiskan hampir Rp10 triliun.
"Uang yang tidak sedikit, kita pakai untuk menangani kesehatan karena adanya penyakit pernafasan dari polusi udara yang terjadi di sebuah kota," paparnya.
Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
