Hyundai Ioniq 5 Jadi Mobil Dinas Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN
- Dok: Kementerian BUMN
Jakarta, 3 Januari 2024 – Badan Usaha Milik Negara resmi menyediakan mobil listrik jenis Hyundai Ioniq 5 sebagai sarana transportasi bagi semua pejabat tingkat Eselon I dan II di lingkungan departemen tersebut, guna mendukung peralihan energi.
Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, langkah ini diambil untuk mempercepat peralihan energi. Pemakaian mobil listrik yang diadakan dengan sistem sewa itu, secara langsung memberikan efisiensi yang besar dibandingkan dengan kendaraan konvensional.
Ia menjelaskan bahwa, dari sudut pandang Standar Biaya Masukan (SBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat efisiensi sekitar 60 persen.
"Dengan ini, dapat menghemat sekitar 60 persen," ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip VIVA Otomotif.
Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 di Cikole, Bandung
- VIVA Otomotif/Muhammad Thoifur
Menteri BUMN menyatakan, bahwa pengadopsian kendaraan listrik tidak hanya berlaku untuk pejabat Eselon I dan II, melainkan juga akan diterapkan sebagai kendaraan operasional di seluruh perusahaan BUMN.
Langkah-langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurutnya, kampanye penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional tidak terlepas dari komitmen besar Indonesia untuk menjadi pemimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).
Salah satu program akselerasi EBT diwujudkan melalui sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah sedang membangun panel surya dengan kapasitas 50 MW di IKN, yang rencananya akan ditingkatkan menjadi 80 MW.
Ini berarti bahwa IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan energi listrik yang ramah lingkungan. Pemerintah juga baru-baru ini meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata dengan kapasitas 192 MWp.
"Efisiensi sebenarnya 145 MW, tetapi ada peningkatannya menjadi 192 MW peak (MWp). Dengan tambahan 20 persen, ini bisa mencapai 800 MW, hal ini cukup signifikan, belum lagi potensi hidronya," tuturnya.
Menteri BUMN menegaskan, bahwa proyek energi baru dan terbarukan harus memberikan manfaat besar bagi negara, terutama dalam menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.
"Kita harus menjaga hal seperti ini. Oleh karena itu, peralihan energi kita mundur 10 tahun dibandingkan dengan negara lain, karena kita baru memasuki era industri di bawah kepemimpinan Pak Jokowi," ungkapnya.
