Wapres Ma'ruf Amin: Kendaraan Listrik di G20 Bisa Dijual Usai Acara
- ANTARA/Desca Lidya Natalia
VIVA Otomotif – Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali. Dalam acara tersebut, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan banyak kendaraan listrik untuk mendukung KTT G20.
Pemerintah akan menyediakan total 6.161 mobil listrik untuk delegasi dan pengamanan. Satu negara kabarnya akan memakai 15 mobil listrik yang tediri dari 10 rangkaian VVIP dan 5 rangkaian untuk pasangan kepala negara/pemerintahan.
Rombongan VVIP disiapkan 123 unit Genesis G80, bagi delegasi akan ada 246 unit Hyundai Ioniq 5. Selanjutnya untuk "lead car" akan ada 124 unit Hyundai Ioniq, dan untuk pengamanan telah disiapkan 123 unit Lexus UX300e.
Hyundai Genesis G80
- VIVA/M Indra Nugraha
Belum lagi masih ada 290 unit motor untuk patroli pengawalan dan 300 unit Wuling Air EV sebagai kendaraan operasional. Lalu jika acara sudah selesai, akan dikemanakan kendaraan-kendaraan tersebut?
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan usai kegiatan G20, kendaraan listrik tersebut akan digunakan sesuai kebutuhan baik digunakan sebagai mobil dinas kementerian lembaga maupun dijual ke swasta
"Nanti ada kendaraan itu yang akan mungkin digunakan atau mungkin dijual, dan dilihat nanti kebutuhannya mana yang harus digunakan mana yang mungkin dijual ke pihak swasta," ucap Wapres Ma'ruf Amin, seperti dilansir dari Antara, Jumat 16 September 2022.
"Itu nanti akan diatur, kan ada berbagai macam jenis kendaraan. Ada yang kendaraan mewah, ada yang sedang, sampai yang ke wuling, sampai kepada kendaraan bermotor," lanjutnya.
Mobil listrik Wuling Air ev.
- VIVA/Yunisa Herawati
Presiden Jokowi memang sudah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) no 7 tahun 2022. Di mana, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah.
"Itu akan dilakukan secara bertahap dan prioritas. Prioritas pertama tentu untuk PNS ya pemerintah kemudian juga untuk daerah-daerah kota-kota besar khususnya Jakarta dan juga Bali dimulai dengan adanya G20," papar Ma'ruf Amin.
