Nissan Ingin Manfaatkan Program Ini untuk Kendaraan Listriknya
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA Otomotif – Perkembangan kendaraan listrik mulai gencar dilakukan beberapa produsen otomotif. Salah satunya Nissan, yang tengah mendorong produksi kendaraan ramah lingkungan untuk kebutuhan pasarnya.
Masih dalam proses, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menandatangani RUU perubahan iklim dan perawatan kesehatan yang penting menjadi undang-undang bulan lalu. Adanya persetujuan itu menghadirkan kredit pajak yang dapat digunakan untuk membiayai biaya pembelian kendaraan listrik.
Dikutip VIVA dari JapanToday, Sabtu 3 Agustus 2022, banyak para produsen otomotif yang mengambil manfaat tersebut, termasuk Nissan. Perusahaan asal Jepang ini diketahui memiliki model kendaraan ramah lingkungan yakni Leaf. Model tersebut menjadi salah satu model yang memenuhi syarat kedit pajak di AS.
All New Nissan Leaf di GIIAS 2022
- VIVA Otomotif/Muhammad Thoifur
Nantinya, Negeri dengan julukan Paman Sam ini akan memberikan kredit pajak hingga US$7.500 atau Rp111 juta terhadap model tersebut. Namun, mereka memberi syarat kepada perusahaan untuk mendapatkan program ini yaitu harus mengandung baterai yang dibuat di Amerika Utara dengan mineral yang ditambang atau didaur ulang di benua itu.
Chief Sustainability Officer Joji Tagawa mengakui proses kualifikasi itu rumit, sambil menekankan Nissan ingin memanfaatkan undang-undang tersebut untuk meringankan biaya pelanggan. Apalagi saat ini mereka sedang mengalami masalah produksi, terkait kekurangan chip semikondutor.
"Kami sedang dalam proses membuat analisis menyeluruh saat ini. Karena hal itu butuh penyesuaian lebih dalam" ujar Joji.
Perlu diketahui, mereka sedang berusaha membuat operasi dan produknya lebih bersih, lebih aman dan lebih inklusif. Bahkan mereka akan bekerja dengan mitra aliansi dan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.
Sebagai tambahan informasi, Nissan telah berhasil menjual model Leaf lebih dari 600.000 unit terjual di seluruh dunia, semenjak debutnya pada tahun 2010 silam. Mereka juga mengumumkan sedang investasi untuk mempercepat pergerakan menuju kendaraan listrik.
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
