Baru Setahun, Mobil Dinas Rp1,8 Miliar Menhub akan Diganti
- Tangkapan layar Instagram
VIVA – Jajaran menteri yang membantu Presiden Jokowi pada Kabinet Indonesia Maju resmi diumumkan pada Oktober tahun lalu. Untuk menunjang kegiatan mereka, masing-masing mendapat mobil dinas baru yang harganya fantastis.
Mobil yang dimaksud adalah Toyota Crown 2.5 G Executive Hybrid, yang didatangkan langsung dari Jepang sebanyak 100 unit. Kendaraan ini dibekali mesin hybrid, yakni gabungan mesin bensin dengan motor listrik.
Total nilai dari kendaraan dinas baru itu mencapai Rp152 miliar. Sementara, nilai jual kendaraan bermotor model tersebut per unitnya Rp1,8 miliar. Angka itu belum termasuk pajak dan bea balik nama, atau biasa dikenal dengan istilah off the road.
Baru satu tahun lebih dipakai, salah satu dari mobil mewah tersebut akan diganti, yakni milik Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Dilansir VIVA Otomotif dari laman Instagram pribadinya, @budikaryas, Kamis 17 Desember 2020, dalam video yang diunggah tampak ada mobil baru yang dipasangi pelat nomor RI 35.
Kendaraan tersebut adalah Hyundai Ioniq, yang masuk dalam kategori mobil listrik berbasis baterai. Model ini sudah resmi hadir di Indonesia, dan dipasarkan dengan banderol Rp600 jutaan.
“Saya akan menggunakan mobil listrik untuk kendaraan operasional sehari-hari. Saya akan memakainya sebagai mobil dinas resmi, RI-35,” ujar Menhub.
Sebagai informasi, rencana penggantian kendaraan dinas ini sudah pernah ia umumkan beberapa bulan lalu. Tujuannya, untuk mendukung percepatan pengembangan kendaraan ramah lingkungan sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.
Budi Karya mengatakan, populasi mobil listrik saat ini masih sangat rendah, yakni kurang dari 5 persen. Itu sebabnya, ia meminta instansi terkait untuk turut mensukseskan program tersebut, termasuk PLN dan Kementerian Keuangan.
Kebijakan Prabowo Inisiasi Maung sebagai Mobil Dinas Pejabat Negara Patut Diapresiasi
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kepemimpinan yang sederhana dan memakai produk dalam negeri dalam bertugas, khususnya di jajaran Kabinet Merah Putih patut di
