Toyota Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota RI ke Kaltim
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Jakarta dalam beberapa tahun lagi akan berubah status, tidak lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Kota metropolitan itu, akan menjadi pusat bisnis yang mendukung perekonomian di Tanah Air.
Ibu kota negara dan pusat pemerintahan, diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, pindah ke Kalimantan Timur. Lokasinya, ada di wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Adanya ibu kota baru tersebut, disambut baik oleh agen pemegang merek mobil. Salah satunya, PT Toyota Astra Motor. Executive General Manager TAM, Fransiscus Soerjoprnoto mengatakan, pihaknya mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota.
"Dijelaskan oleh pemerintah, ini untuk mengurangi beban pulau jawa yang saat ini, menjadi pusat segala kegiatan baik dari sisi bisnis maupun pemerintahan, maka kami melihat ini sebagai suatu rencana yang positif," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu 28 Agustus 2019.
Baca juga: Cerita ‘ndeso’ Jokowi saat naik mobil mahal
Jika sudah berjalan, kata dia, pemindahan ibu kota juga dibarengi dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat untuk sektor otomotif, baik pembelian mobil maupun perawatan rutin. Hal ini yang masuk ke dalam studi Toyota, untuk menambah jaringan agar bisa melayani pelanggan.
"Kemungkinan, mobilitas yang berubah dengan berpindahnya ibu kota. Maka, kami akan studi untuk menambah jaringan kami di sana,” tuturnya.
Saat ini, kata Soerjo wilayah Kalimantan Timur berkontribusi sekitar dua persen terhadap total penjualan kendaraan Toyota nasional. Sementara, pulau Kalimantan berkontribusi sekitar 5,4 persen terhadap total penjualan nasional Toyota di 2019.
"Kami punya tujuh outlet di Kalimantan Timur. Ibu kota baru, tentu ada aktivitas mobilitas yang juga turut berpindah. Ini bisa berdampak pada peningkatan penjualan di Kalimantan. Tapi, proporsi meningkatnya sebesar apa, itu yang perlu di studi," jeasnya. (kwo)
Toyota Tanggapi Soal Mobil Listrik Bakal Bebas PPnBM
PT Toyota-Astra Motor (TAM) memberikan tanggapan terkait aturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia soal perluasan kebijakan insentif untuk impor mobil listrik
