Jadi Cepu di Jalanan Bisa Dapat Uang Rp3 Juta
- Tangkapan layar X/0xTAY_
Hanoi, VIVA – Pelanggaran lalu lintas di Vietnam kian meresahkan. Mulai dari menerobos lampu merah, melawan arus, hingga memundurkan kendaraan di jalan tol, perilaku pengendara yang tidak tertib menjadi masalah besar di jalanan negara ini.
Untuk mengatasi kekacauan tersebut, pemerintah Vietnam mengambil langkah unik dengan menawarkan hadiah uang tunai bagi warga yang melaporkan pelanggaran lalu lintas menggunakan bukti video.
Dikutip VIVA Otomotif dari Carscoops, Selasa 7 Januari 2025, program yang mulai berlaku bulan ini memberikan insentif hingga 5 juta VND (sekitar Rp3 juta) per laporan yang terbukti benar.
Ilustrasi lalu lintas di Vietnam
- Carscoops
Besaran hadiah adalah 10 persen dari jumlah denda yang dikenakan kepada pelanggar, sehingga nominal yang diterima dapat bervariasi.
Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk menertibkan lalu lintas tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam menciptakan jalan yang lebih aman.
Hasil denda dari pelanggaran ini akan digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan, seperti pengadaan peralatan lalu lintas, pengembangan sistem informasi, dan investigasi kecelakaan.
Selain insentif, pemerintah juga memperketat hukuman. Contohnya, denda pelanggaran lampu merah kini meningkat dari 4-6 juta VND menjadi 18-20 juta VND (sekitar Rp12-16 juta).
Sementara itu, pelanggaran lain seperti menghalangi petugas atau memuat barang secara tidak aman dikenakan denda hingga 30 kali lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Vietnam juga memasang kamera pengawas di berbagai lokasi untuk memantau pelanggaran, serta meluncurkan aplikasi VNeTraffic. Aplikasi ini memungkinkan warga melaporkan pelanggaran dan memantau status denda mereka. Langkah ini diharapkan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara.
Namun, kebijakan ini tak lepas dari kontroversi. Sebagian pihak menganggap program ini seperti "menjadi cepu" atau informan demi uang. Meski begitu, pemerintah menilai pendekatan ini diperlukan untuk menekan angka pelanggaran yang sudah mengkhawatirkan.
