Siap-siap Biaya Pengurusan BPKB Naik
- VIVA/Yunisa Herawati
Jakarta, VIVA – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor registrasi kendaraan bermotor akan mengalami penyesuaian seiring dengan penerapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Elektronik di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Kasubdit BPKB Ditregiddent Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji, saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi BPKB di Jakarta belum lama ini.
“Penerapan BPKB elektronik membutuhkan komponen yang mahal, sehingga secara otomatis PNBP juga perlu disesuaikan. Ini penting agar pelaksanaan sistem elektronik bisa berjalan dengan baik,” ujarnya, dikutip VIVA Otomotif dari Korlantas Polri, Kamis 24 Oktober 2024.
PNBP yang merupakan sumber pendapatan negara dari sektor non-pajak, termasuk layanan publik seperti registrasi kendaraan, menjadi fokus dalam penerapan sistem baru ini.
Pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbit BPKB
- NTMC Polri
Penyesuaian tarif akan membantu menutupi biaya teknologi canggih yang digunakan dalam penerbitan BPKB elektronik. Meskipun demikian, perubahan tarif PNBP ini masih harus dipertimbangkan agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Sumardji juga menegaskan bahwa penerapan BPKB elektronik ini akan dilakukan secara bertahap, dengan Polda Metro Jaya dan Polda Sumatera Utara sebagai pelopor.
“Ke depan, kami akan melaksanakan program ini di seluruh Indonesia, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan anggaran dan kesiapan dari masing-masing Polda,” katanya.
Selain itu, proses digitalisasi juga telah mencakup pengecekan fisik kendaraan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan alat khusus yang terhubung secara langsung ke sistem registrasi elektronik, proses tersebut kini menjadi lebih cepat dan efisien.
“Cukup dengan foto, hasil cek fisik langsung terhubung ke ERI (Electronic Registration and Identification), mempermudah proses registrasi,” jelasnya.
Penyesuaian PNBP diharapkan dapat mendukung kelancaran penerapan BPKB elektronik secara nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik serta transparansi dalam pengelolaan registrasi kendaraan.
