Pembatasan Beli BBM Subsidi Pertalite per 1 Oktober 2024 Dipastikan Batal
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Rencana pemerintah membuat kebijakan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti jenis Pertalite, yang dijadwalkan berlaku pada 1 Oktober 2024, akhirnya dibatalkan. Pemerintah masih mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan pembatasan konsumen BBM Pertalite belum berlaku pada Oktober 2024 ini. . Di mana, berupa peraturan menteri (Permen) ESDM.
"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas," kata Bahlil pada Agustus lalu.
Namun kini, Bahlil memastikan bahwa pembatasan pembelian BBM Subsidi belum akan dilakukan pada bulan ini. Walau begitu, pemerintah dipastikan masih melakukan kajian agar subsidi BBM tersebut tepat sasarannya.
"Saya mau sampaikan bahwa sampai dengan bulan Oktober, belum ada pembatasan BBM. Tetapi pemerintah sedang mengkaji untuk subsidi itu tepat sasaran," ujar Bahlil di Jawa Tengah, Senin 30 September 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Sebelumnya, r Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman atas kebijakan ini.
"Sedang didalami untuk melihat seperti apa, tujuan pemerintahkan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana sedang dicari mekanisme yang pas," ujar Agus Cahyono Adi di Jakarta, dikutip dari Antara, beberapa hari lalu.
Dirinya menyampaikan pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak. "Biar pendistribusiannya rapi di lapangan," ujarnya.
PT Pertamina Patra Niaga masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90)
- Pertamina
Lebih lanjut, ia mengatakan apabila pembahasan terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi tersebut telah selesai, pihaknya bisa menerapkan kebijakan tersebut di masa pemerintahan yang sedang berjalan. "Kalau kita selesai evaluasinya dan semua sepakat ya bisa aja. Jadi intinya itu sampai kesiapannya," ujarnya.
Sementara Bahlil juga menyatakan bahwa pemerintah masih membahas aturan pengetatan tersebut agar lebih adil dan memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran.
"Kami masih membahas agar aturan ini benar-benar mencerminkan keadilan. Artinya, subsidi BBM harus tepat sasaran dan tidak salah penerima," ucap polisiti Golkar ini.
