Penurunan Penjualan Kendaraan Bisa Berdampak PHK
- VIVA Otomotif/Muhammad Thoifur
Jakarta, VIVA – Kinerja penjualan mobil secara nasional sedang mengalami penurunan, bahkan pasar otomotif Indonesia masih terjebak di angka satu juta unit atau one million trap.
Adapun penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada 2013, yang mencapai 1.229.811 unit. Kemudian seterusnya mengalami penurunan, namun tetp berada di level satu jutaan.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil di Indonesia tercatat mengalami penurunan pada Januari-Agustus 2024.
Penjualan wholesales mobil nasional mengalami penurunan sekitar 14,2 persen year on year (yoy) menjadi 560.300 unit, dari sebelumnya 675.859 unit.
Booth Toyota di GIIAS 2023.
- VIVA.co.id/Arianti Widya
Sementara itu, penjualan ritel (diler ke konsumen) mobil nasional juga menurun 12,1 persen yoy atau secara tahunan menjadi 584.857 unit, dibandingkan periode sebelumnya 665.262 unit.
Ternyata penurunan penjualan mobil ini bisa mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya ketenagakerjaan. Yannes Martinus Pasaribu selaku Pengamat Otomotif mengungkapkan hal tersebut bisa membuat manufaktur mengurangi produksi kendaraan dan melakukan efisiensi.
"Penurunan penjualan mobil ini bisa memaksa para produsen otomotif untuk mengurangi produksi dan berujung melakukan efisiensi, yang kerap berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya saat dihubungi VIVA di Jakarta.
Yannes menjelaskan, industri otomotif memilki rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak sektor lain, meliputi komponen, logistik, dan juga diler.
"Maka, penurunan penjualan mobil akan berdampak pada industri-industri ini, yang menyebabkan penurunan produksi dan potensi PHK semakin meluas lagi," jelasnya.
Ia pun menyampaikan bahwa PHK dan penurunan aktivitas ekonomi di sektor otomotif ini bisa mengurangi pendapatan semua anggota serta kelompok masyarakat yang sangat terkait dengan dinamika ekosistem otomotif dari hulu ke hilir.
"Yang pada gilirannya akan memiliki dampak yang sangat nyata, serta merugikan bagi sektor keuangan dan tenaga kerja di Indonesia," tutupnya.
Aturan Baru Prabowo, Korban PHK Dapat 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru terkait pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
