Sebelum Dilirik PDIP, Anies Baswedan Sempat Kritik Insentif Mobil Listrik

Selasa, 27 Agustus 2024 - 11:20 WIB

Oleh :

Jeffry Yanto Sudibyo

Anies Baswedan.

Sumber :

ANTARA Foto

VIVA – Berbagai cara dilakukan pemerintah demi percepatan kendaraan listrik agar mencapai netralitas karbon pada 2060. Sejumlah insentif untuk menarik masyarakat beralih pakai mobil ramah lingkungan telah diberikan.

Khusus mobil listrik berbasis baterai, pemerintah memberikan insentif berupa diskon PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen, sehingga beban pajak yang ditanggung oleh konsumen hanya satu persen.

Wuling BinguoEV melakukan pengecasan di DC Charging Station

Photo :

Wuling Motors

Keringanan PPN itu hanya bisa dinikmati bagi mobil listrik yang sudah diproduksi lokal dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen. Saat ini hanya ada beberapa model. Mobil listrik yang sudah menikmati keringanan itu diantaranya Wuling Air ev, BinguoEV, Cloud EV Hyundai Ioniq 5, Chery Omoda E5, Kona Electric.

Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi mobil listrik dengan status impor, melalui insentif CBU (Completely Built Up) berupa bebas bea masuk, hingga PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), namun hanya BYD yang baru menikmatinya.

Khusus insentif CBU hanya berlaku dua tahun sejak BYD menjual lineup mobil listriknya di Tanah Air, setelah itu mereka wajib produksi di dalam negeri dengan memanfaatkan pabrik barunya di kawasan Subang, Jawa Barat.

Berkat sejumlah insentif tersebut, penjualan mobil listrik turut bergeliat, namun angka polusi udara terutama di Jakarta masih tetap tinggi, dan beberapa hari terakhir menempati urutan pertama di dunia dengan kualitas udara terburuk.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan mobil listrik Januari-Juli 2024 mencapai 17.826 unit, melonjak dari tahun lalu dalam periode yang sama, hanya 6.928 unit.

Sampai saat ini belum ada revisi terkait kebijakan tersebut, di mana rencana awal insentif akan berakhir pada 2024. Sementara jauh sebelum keringanan untuk pembelian mobil listrik itu muncul, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat berkomentar.

"Soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Ditambah pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil di garasinya. Tapi dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," ujar Anies saat menjadi Calon Presiden di tahun lalu.

Kini nama mantan Menteri Pendidikan itu kembali jadi sorotan setelah PDIP digadang-gadang mencalonkan Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024.