Pemilik Mobil Mewah yang Pakai Pelat DPR Palsu Bisa Dipenjara Selama Ini

VIVA – Sebelum Polda Metro Jaya mengamankan 8 mobil mewah pengguna pelat nomor DPR palsu, Wakil Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam pernah menemukan beberapa mobil yang pakai pelat dinas fiktif tersebut.

Sejak awal Mei 2024, Nazaruddin menerima beberapa laporan mobil mewah pakai pelat DPR palsu, mulai dari Toyota Alphard, hingga Mercedes-Benz G-Class saat berada di kawasan Alam Sutera, Tangerang.

“MKD minta Polri untuk tangkap, dan pidanakan pemakai dan pengguna tanda nomor bermotor, atau pelat nomor DPR palsu,” ujarnya lepada wartawan, pada saat itu.

Hingga akhirnya Polda Metro Jaya mengamankan kedua mobil mewah tersebut, termasuk beberapa mobil lainnya. Selain Alphard dan G-Class, ada Lexus LX570, Tesla Model 3, hingga Toyota Land Cruiser 300 keluaran terbaru..  

Pemilik mobil-mobil mewah itu diantaranya ada pengacara yang ingin terlihat istimewa, dan mendapatkan prioritas di jalan raya dengan menggunakan pelat DPR palsu. Padahal hukumannya cukup berat jika mereka ketahuan petugas.

Melalui laman Instagram TMC Polda Metro Jaya, dijelaskan bahwa memanipulasi pelat nomor kendaraan bisa dijerat pasal penipuan, dan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP.

Pasal itu berbunyi barang siapa membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang.

Atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, dan tidak dipalsu, diancam.

Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Bukan hanya itu, pemalsuan pelat nomor kendaraan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentant Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dalam UU LLAJ, Pasal 280, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 bulan, atau denda paling banyak Rp500 ribu.

Kemudian Pasal 288 ayat 1, melanggar tidak dilengkapi dengan STNK, atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 bulan, atau denda paling banyak Rp500 ribu.

Menkopolkam Bentuk Desk Pilkada, DPR Optimis Dapat Mengantisipasi Potensi Konflik

Keberadaan satuan kerja, desk pilkada yang telah dibentuk oleh Menkopolkam, Budi Gunawan, diyakini oleh dewan bisa mengantisipasi potensi konflik selama pilkada serentak.

VIVA.co.id

22 November 2024