Menko Luhut Bicara soal BBM Baru untuk Indonesia
- Dokumentasi Kemenko Marinves.
Jakarta, 19 Januari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan menyediakan BBM rendah sulfur di DKI Jakarta pada triwulan kedua secara bertahap.
Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan roadmap penyediaan bahan bakar minyak dengan standar Euro 5/6 untuk pasar tanah air.
Hal ini disampaikan Menko Luhut dalam rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian/lembaga (K/L) dan instansi terkait lainnya di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu kemarin. Rakor ini membahas upaya peningkatan kualitas udara di Jabodetabek.
Menko Luhut mengingatkan bahwa kualitas udara di Jabodetabek masih rendah dan perlu ditingkatkan. Salah satu penyebab kualitas udara Jabodetabek yang rendah adalah emisi gas buang kendaraan.
"Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan melakukan beberapa upaya, antara lain menyediakan BBM rendah sulfur di DKI, meningkatkan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik-titik krusial melalui kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan KBLBB," ujarnya, dikutip VIVA Otomotif dari keterangan resmi.
BBM rendah sulfur adalah BBM yang kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm. BBM standar Euro 5/6 adalah BBM yang kandungan sulfurnya di bawah 10 ppm.
Pemerintah menargetkan untuk menyediakan BBM rendah sulfur di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan untuk BBM standar Euro 5/6, pemerintah menargetkan untuk menyediakannya di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2030.
Selain penyediaan BBM rendah sulfur dan BBM standar Euro 5/6, pemerintah juga akan melakukan upaya-upaya lain untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, antara lain:
1. Meningkatkan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik-titik krusial melalui kendaraan listrik.
2. Merumuskan peta jalan akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6.
3. Mendorong penggunaan KBLBB baik untuk kendaraan operasional K/L maupun sosialisasi kepada masyarakat.
4. Mengoordinasikan pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan.
5. Mempercepat peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek.
Meningkatkan baku mutu emisi industri.