Beli Mobil Bekas di DKI Jakarta Kini Lebih Murah
- Dok: Carsentro Bogor
Jakarta, 17 Januari 2024 – Berita gembira bagi warga Jakarta yang gemar berburu sepeda motor atau mobil bekas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menerbitkan aturan baru, yakni pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas.
Dari penelusuran VIVA Otomotif, aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diundangkan sejak 5 Januari 2024.
"Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat (1) Perda tersebut.
Namun, para calon pembeli tak perlu buru-buru, karena kebijakan ini baru akan direalisasikan pada 5 Januari 2025.
Ilustrasi STNK
- VIVA.co.id/Yasin Fadilah
"Ketentuan mengenai PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022," bunyi pasal 115 ayat (1).
Apa artinya? Ya, mulai tanggal tersebut, melakukan balik nama kendaraan bekas di Jakarta tak lagi membutuhkan biaya BBNKB yang biasanya sebesar 1 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
Artinya, proses administrasi untuk mengganti nama pemilik kendaraan bekas menjadi lebih mudah dan tentunya hemat biaya.
Kebijakan ini tentunya disambut baik oleh banyak pihak. Pembebasan biaya BBNKB diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi kendaraan bekas di Jakarta.
Hal ini tentunya berdampak positif bagi para pedagang kendaraan bekas, serta para pembeli yang kini memiliki alternatif hemat untuk mendapatkan kendaraan.
Intinya, kebijakan baru ini merupakan angin segar bagi dunia otomotif Jakarta. Dengan biaya balik nama yang lebih terjangkau, diharap pasar kendaraan bekas semakin dinamis dan menguntungkan bagi semua pihak.
Sebagai informasi, dalam Perda tersebut juga dibahas mengenai perubahan angka pajak progresif kendaraan bermotor. Angkanya naik sebesar 0,5 persen dari aturan sebelumnya. Untuk detailnya bisa dibaca di tautan ini.
Teguh Setyabudi Lantik Marullah Matali jadi Sekda Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melantik dua pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu Deputi Gubernur DKI.
