Bukan Jakarta, Ini Wilayah dengan Jumlah Mobil dan Motor Terbanyak di Indonesia
- ANTARA FOTO/Rifki N
Jakarta, 4 Desember 2023 - Pandangan bahwa warga Jakarta adalah pemilik mobil dan motor terbanyak di Indonesia, ternyata tidak benar.
Dikutip VIVA Otomotif dari laman resmi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jumlah kendaraan yang terdaftar di Polda Metro Jaya hingga bulan ini hanya 22,9 juta unit.
Jumlah tersebut masih kalah dari jumlah kendaraan yang terdaftar di Polda Jawa Timur, yaitu 25 jutaan unit. Provinsi Jatim menjadi wilayah dengan jumlah kendaraan terbanyak di Indonesia.
Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan jumlah kendaraan terbanyak di Indonesia berdasarkan wilayah Polda:
Sorot jakarta macet
- ANTARA FOTO/Gilang
1. Jawa Timur – 25.066.748 unit
2. Metro Jaya – 22.973.838 unit
3. Jawa Tengah – 20.658.944 unit
4. Jawa Barat – 19.071.044 unit
5. Sumatera Utara – 7.777.457 unit
6. Sulawesi Selatan – 5.106.810 unit
7. Bali – 4.949.624 unit
8. Riau – 4.507.030 unit
9. Sumatera Selatan – 4.213.060 unit
10. Lampung – 4.107.671 unit
Data tersebut menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih menjadi penyumbang kendaraan terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya populasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat urbanisasi.
Peningkatan jumlah kendaraan di Jakarta berdampak pada kemacetan lalu lintas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun terus berupaya untuk mengurangi kemacetan, salah satunya dengan membangun transportasi publik yang lebih baik.
Untuk jumlah sepeda motor, Jawa Timur juga menempati urutan pertama dengan angka 18.764.976 unit. Diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 18.355.649 unit, dan kemudian Metro Jaya 18.230.311 unit.
Sedangkan untuk mobil penumpang, peringkat pertama yakni Jatim dengan 5.474.827 unit, lalu Metro Jaya 3.839.559 unit dan Jawa Barat 1.961.914 unit.
Polda Jatim Ungkap Penyulut Insiden Berdarah di Sampang, Tak Terkait Pilkada
Polda Jawa Timur menyatakan bahwa insiden berdarah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu, 17 November 2024, tidak terkait langsung dengan urusan pilkada.
