Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Bukan Hal yang Baru
- Antara.
VIVA Otomotif – Pemerintah mulai membagikan bantalan sosial atau bansos selama empat bulan sebesar Rp600.000, untuk membantu menekan pengeluaran masyarakat.
Bansos yang diluncurkan pemerintah ini bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), yang statusnya saat ini sedang dihitung.
“Penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hal yang baru, karena juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Yang penting pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh,” ujar pemerhati isu-isu global dan strategis, Prof Imron Cotan dalam Webinar Nasional Moya Institute, dikutip Sabtu 3 September 2022.
Ada tiga bansos yang terdiri dari Bantuan Langsung Tunai kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan, subsidi upah kepada 16 juta pekerja sebesar Rp600.000 per kepala per bulan dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek serta nelayan sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum.
Nozzle BBM Pertalite dan Pertamax di SPBU Abdul Muis.
- ANTARA PHOTO/M Agung Rajasa/ss/aww.
Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof Bambang Brojonegoro mengatakan, pemberian subsidi BBM tidak menjadi persoalan sepanjang diimbangi dengan program bantuan sosial tepat sasaran, sehingga daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.
"Dan agar penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak melemahkan daya beli masyarakat bawah, pemerintah perlu memastikan inflasi harga bahan-bahan pokok, seperti daging, telur, cabai, atau beras dapat dicegah,” tuturnya.
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkanna, mengungkapkan bahwa pemberian subsidi biasa dilakukan oleh negara-negara lain.
Namun, akibat tekanan berat terhadap APBN saat ini sebagai dampak dari krisis energi global, penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, sepanjang meningkatkan produktivitas.
Politikus Reformasi Mahfudz Siddiq menyebutkan, bila pemerintah tetap jadi merealisasikan penyesuaian harga BBM bersubsidi maka harus disadari ada golongan masyarakat bawah yang terdampak, yang memerlukan perlindungan.
Menurutnya, opsi menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar juga dapat dipertimbangkan pemerintah, agar Indonesia tidak terus-menerus terjebak pada isu yang sama.
