Ini Alasan Esemka Belum Bisa Jadi Mobil Dinas Pemerintah
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Kehadiran mobil Esemka yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan reaksi publik. Termasuk usulan, agar mobil yang disebut karya anak bangsa ini, menjadi mobil dinas jajaran pemerintah pusat, termasuk menteri kabinet.
Menyikapi permintaan itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, mobil Esemka belum bisa menjadi mobil dinas menteri. Karena dia baru memproduksi jenis pikap.
"Kan dia baru produksi mobil pikup, mobil menteri mobil apa? Pikup, menterinya pikup semua barangnya apa," kata Airlangga, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 10 September 2019.
Mobil dinas menteri jika melihat yang sekarang, adalah berjenis sedan. Namun banyak juga menteri dan pimpinan lembaga, yang tidak menggunakan mobil dinas. Tetapi menggunakan mobil pribadinya, namun dengan pelat kedinasan.
Pada 2020 ini, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara sudah menganggarkan untuk membeli mobil dinas baru untuk para menteri kabinet. Termasuk tambahan mobil dinas Presiden dan Wakil Presiden RI.
Esemka, kata Airlangga, baru akan membuat mobil dengan tipe SUV. Beberapa kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah, ada juga yang menggunakan jenis SUV sebagai kendaraan dinas. Jika bisa memproduksi jenis ini, Ketum Golkar itu menilai bisa saja mobil dinas menggunakan produksi Esemka.
"Jangka waktu ke depan kalau ada desain seperti SUV tidak ada masalah. Kemarin kan sudah dibikin SUV prototype nah itu multiplatform juga, multiplatform-nya salah satu perusahaan basisnya Eropa juga," jelasnya.
Seperti diketahui, mobil produksi Indonesia Esemka Bima, resmi diluncurkan oleh PT Solo Manufaktur Kreasi atau Esemka, pada Jumat 6 September 2019 oleh Presiden Jokowi. Nama Esemka begitu familiar, mengingat merek ini yang sempat mengangkat nama Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo. [mus]
Minister: No Talks Yet on Postponing 12 Percent VAT Implementation
The Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, stated that the government has not yet discussed postponing the implementation of a 12 percent VAT.
