Istana Setuju Wacana Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas
- VIVA.co.id
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah setuju dengan adanya wacana penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas di Indonesia. Namun menurutnya gagasan bagus itu tak bisa direalisasikan dengan cepat.
"Tentunya semua itu kan bertahap, karena instrumen pendukung lainnya juga diperlukan," ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan instrumen yang dimaksud di antaranya adalah tempat melakukan pengisian baterai mobil listrik.
"Infrastruktur lain diperlukan seperti charging, nanti diperlukan enggak kayak dicolokin gitu aja, ya," ujarnya.
Namun purnawirawan jenderal TNI tidak bersedia berkomentar apakah ke depan mobil listrik layak menjadi tunggangan presiden dalam menjalankan tugas sehari-hari atau tidak.
"Ya ini berkaitan dengan keamanan, harus dipikirkan. Harus berpikir belum ada mobil listrik memiliki tingkat keamanan standar," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui, pada 5 Agustus 2019 telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Kendaraan Listrik. Kebijakan itu menjadi angin segar bagi industri otomotif nasional.
Apalagi dengan adanya perpres tersebut kendaraan ramah lingkungan seperti hybrid dan full listrik, bakal memiliki harga jual lebih murah dari sebelumnya.
Perpres ini memang sudah ditunggu lama oleh banyak pihak, terutama para produsen kendaraan. Bahkan, sempat lama tidak jelas kabarnya.
Jokowi mengatakan, Perpres ini dibuat untuk mendorong industri kendaraan berbasis listrik. Dengan adanya regulasi ini, ia berharap pembangunan industri elektrifikasi kendaraan bisa segera disiapkan.
Mantan Gubernur DKI itu juga menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan untuk pengembangan kendaraan listrik.
"Kita tahu, 60 persen mobil listrik kuncinya ada di baterai. Bahan untuk membuat baterai ada di negara kita," jelasnya. (ase)
