Organda Dukung Larangan Mudik Selama Pandemi, Ada Tapinya

Sejumlah bus antar kota antar provinsi menunggu penumpang di Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

VIVA – Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bakal ada aktivitas yang berbeda menjelang hari raya Idul Fitri kali ini. Ya, Presiden Joko Widodo, memutuskan untuk melarang mudik bagi semua kalangan saat Lebaran karena adanya pandemi COVID-19.

Projo Sebut Jokowi Layak Menjadi Ketua Umum Partai Politik

Keputusan tersebut, tentunya akan mengubah ritual yang kerap dilakukan masyarakat untuk merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Selain itu, juga berdampak bagi angkutan umum yang biasa mendapat rejeki karena aktivitas mudik.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda, Adrian Djokosoetono mengatakan, kondisi saat ini tentu sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup angkutan umum darat. Bersyukur, saat ini pihaknya mendapat bantuan dari Korps Lalu Lintas Polri.

Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua ke Jokowi

"Bicara kondisi angkutan penumpang saat ini sudah sangat terpuruk. Tentunya bantuan pertama dari Korlantas sudah mulai berjalan, terima kasih jajaran kepolisian," ujarnya saat konfrensi video bersama YLKI dan Wartawan, Rabu 22 April 2020.

Baca juga: Pabrik Mobilnya Tutup Gara-gara Corona, Ferrari Gak Kehabisan Akal

Bahlil Akui Banyak Aspirasi dari Pengurus Agar Jokowi Jadi Pengurus Golkar

Terkait dengan larangan mudik selama pandemi COVID-19, Adrian mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut. Meski demikian, keputusan ini tentu akan sangat berpengaruh bagi nafas hidup angkitan darat yang biasa ramai menjelang hari raya Idul Fitri.

"Pada tahun-tahun sebelumnya ini sangat berpengaruh pada perusahaan bus terutama akap, bis, rental juga, sewa juga. Tetapi saat ini, mayoritas atau sebagian besar perusahaan bus sudah tidak beroperasi sebenarnya," paparnya.

Saat ini, kata dia, perusahaan angkutan darat di bawah naungan organda mempekerjakan pegawai harian seperti bus dan kernet yang jumlahnya sangat banyak. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka Perusahaan Otobus (PO) akan sulit mempertahankan karyawannya.

Tak hanya nasib karyawan, dengan kondisi seperti ini, perusahaan transportasi juga mengalami kesulitan untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang dimiliki, baik model kendaraan kecil hingga bus-bus berukuran besar.

"Perusaahaannya sendiri terus terang, mungkin tinggal satu atau dua bulan lagi sanggup mempertahankan kendaraannya. Nah ini yang kami khawatirkan dan perjuangkan juga. Kami mendata, jangan sampai juli ini sudah enggak ada lagi perusahaan bus," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan dalam Retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024.

Yusril Sebut Prabowo Tak Mau Tarik 10 Nama Capim KPK yang Sudah Disetor Jokowi ke DPR

Menurut Yusril, Prabowo minta agar DPR segera menentukan 5 nama capim KPK terbaik yang kemudian dilantik.

img_title
VIVA.co.id
8 November 2024