Hadiri Rakor FKUB, Jenderal Nyentrik Berkacamata Ini Tegaskan Netralitas TNI dalam Pilkada 2024
- Istimewa/Viva Militer
Ambon, VIVA – Komandan Korem 151/Binaiya Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva mengatakan, pihaknya akan memegang teguh amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024 di Maluku. Hal itu diungkapkan Jenderal bintang satu TNI AD yang dikenal dengan penampilan nyentrik berkacamata itu ketika menghadiri Rapat Koordinasi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku tahun 2024 yang digelar di Hotel Marina Ambon, Selasa, 22 Oktober 2024 lalu.
"Sebagai alat negara TNI tetap berpegang teguh tehadap profesionalisme dan netralitas. TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. TNI harus tetap fokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," kata Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva dalam keterangan resminya yang diterima VIVA Militer, Kamis, 24 Oktober 2024.
Lebih jauh lagi, Perwira Tinggi (Pati) TNI AD lulusan Sesko TNI dan PPRA LXII Lemhannas RI itu menekankan bahwa seluruh tokoh masyarakat dan lintas agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Maluku 27 November mendatang.
"Maka posisi toleransi ini adalah suatu hal yang wajib dijaga dan dirawat dengan baik sebagai perwujudan negara Indonesia yang memegang prinsip politik bebas aktif dalam perdamaian dunia," ujarnya.
Senada dengan Danrem 151/Binaiya, Pj Gubernur Maluku, Sadali yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, untuk menjaga kondusifitas di Provinsi Maluku diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat.
Dia berharap, seluruh komponen baik TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Aparat Sipil Negara (ASN), Tokoh Masyarakat lintas agama, serta para pemuda di Maluku dapat bergotong royong dan bekerja sama menciptakan suasana yang harmonis jelang Pilkada Serentak di Maluku.
"Kita berharap tanggal 27 November 2024 nanti Pilkada serentak dapat berjalan dengan aman, damai sehingga melahirkan pemimpin yang representif visioner dan adaptif yang dipercayakan oleh rakyat sehingga siapapun yang terpilih itu adalah kepercayaan rakyat padanya dan kita semua harus mendukung," kata Pj Gubernur Maluku Sadali.
Sadali menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya telah menggelar apel yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan netralitas ASN di seluruh wilayah Provinsi Maluku dapat terjaga selama Pilkada serentak mendatang.
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi apabila menemukan oknum ASN yang terlibat dalam politik praktis selama Pilkada di Maluku berlangsung.
"Kami telah membuat ikrar, berjanji untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Itu Undang-Undang tentang ASN 20 telah menjelaskan. Berbagai sanski akan diterapkan apabila ada oknum ASN yang terlibat dalam politik praktis dan ini komitmen dari Pemerintah Provinsi Maluku. Kami berharap seluruh ASN selalu netral dalam menjaga netralitas sebagai ASN untuk terlibat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon," tegas Sadali.