Panglima TNI, Kapolri, hingga Kepala Staf Angkatan Hadiri Upacara HUT Ke-79 TNI AL di Teluk Jakarta
- Istimewa/Viva Militer
Jakarta, VIVA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali hari ini memimpin Upacara HUT Ke-79 TNI AL yang digelar di atas geladak kapal perang KRI dr. Radjiman Widyodiningrat-992 yang berlayar di wilayah perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara.
Upacara Peringatan HUT TNI Angkatan Laut yang digelar secara serentak di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan Markas Komando Utama TNI AL seluruh Indonesia itu juga dihadiri oleh tiga jenderal bintang empat TNI/Polri yang lainnya yaitu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
Tidak hanya itu, para Kasal dari masa ke masa, para Pejabat Utama Mabes TNI, para Pejabat Utama Mabesal, para Pangkotama TNI AL, para Pejabat Kementerian/Lembaga, Forkopirnda DKI Jakarta, Ketua Umum Jalasenastri beserta pengurus, serta sejumlah masyarakat Mitra Kemaritiman lainnya juga ikut serta berlayar di atas kapal perang lainnya, yaitu KRI Banda Aceh-593 ke Teluk Jakarta.
Untuk diketahui, peringatan HUT ke-79 TNI AL kali ini mengusung tema "Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe TNI AL Siap Mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju"
Pantauan VIVA Militer di lapangan, Selasa, 10 September 2024, Peringatan HUT ke-79 TNI AL kali ini juga melibatkan 33 kapal perang TNI AL yang melakukan Sailing Pass. Selain itu, ratusan prajurit TNI AL juga menampilkan keahliannya dalam demonstrasi pasukan di Perairan Teluk Jakarta.
Demo yang ditampilkan diantaranya adalah atraksi udara dari Tim Rajawali Laut Flight (RaLF) Puspenerbal, simulasi pembebasan sandera dari gabungan pasukan khusus TNI AL yaitu Denjaka, Kopaska dan Taifib, serta Flying Pass dari unsur Kapal Perang. Helikopter dan Pesawat Udara (Pesud) milik TNI AL.
GP Ansor Sebut Revisi UU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi
GP Ansor menilai revisi Undang-undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) adalah hal yang wajar.
