Ini Cara Pemerintah Perkuat Pertahanan Laut Natuna Utara dari Ancaman Militer Asing
- Istimewa/Viva Militer
Jakarta – Konflik wilayah perbatasan di perbatasan Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara membuat TNI mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertahanan Negara Republik Indonesia (NKRI).
Plt Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan mengatakan, klaim batas wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut China Selatan tidak bisa dianggap sebelah mata. Sebab, Tiongkok atau China menganggap batas wilayah perbatasan perairan negaranya hingga masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah perairan Indonesia.
Dia menambahkan, klaim China atas Laut China Selatan tidak hanya mempengaruhi wilayah pertahanan Indonesia saja, namun sejumlah negara tetangga lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina juga terdampak atas klaim berkepanjangan yang dilakukan oleh militer China tersebut.
Pemerintah Indonesia, lanjut Sekjen Kemhan, telah melakukan sejumlah strategi untuk mengantisipasi konflik berkepanjangan di Laut China Selatan (LCS) tersebut. Mulai dari upaya membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara tetangga, hingga membangun kekuatan militer di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara pun diambil guna mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat terjadi dari luar dan memperkokoh wilayah kedaulatan NKRI.
"Pemerintah indonesia secara resmi mempublikasikan peta terbaru pada 14 juli 2017 dengan mengganti penamaan Laut Tiongkok Selatan di perairan kedaulatan indonesia menjadi Laut Natuna Utara yang dinilai sebagai salah satu cara diplomatik kemampuan wilayah indonesia," kata Plt Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan saat menghadiri Seminar Nasional "Perspektif Historis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua" yang diselenggarakan Dinas Sejarah Angkatan Laut (Disjarahal) di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin, 8 Juli 2024.
VIVA Militer: Plt Sekjen Kemhan RI Donny Ermawan di Balai Samudera
- Istimewa/Viva Militer
Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk East Asia Summit (EAS) yang merupakan suatu forum regional terbuka yang baru muncul di kawasan asia timur. Di dalamnya terdapat 16 negara peserta, yaitu 10 negara ASEAN diantaranya, Australia, RRT, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. East Asia Summit (EAS) merupakan forum leaders summit dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak dalam kemitraan dengan negara-negara anggota lainnya.
"Sebagai ketua, Indonesia mendorong kolaborasi ASEAN bersama mitra melalui kerja sama riset dan teknologi maritim, termasuk manajemen sumber daya maritim berkelanjutan. Indonesia juga mendorong forum untuk menjaga balance of power di kawasan," ujarnya.
Selain itu, lanjut Donny, pemerintah juga memiliki Kebijakan Utama Pertahanan yang menjadi pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara.
Sekjen Kemhan menegaskan, kebijakan utama pertahanan dibentuk untuk mewujudkan wilayah pertahanan yang berorientasi Indonesia sentris dengan mengutamakan pembangunan di daerah perbatasan, daerah rawan konflik, pulau terpencil dan terluar atau terdepan.
"Dengan demikian tujuan indonesia sebagai negara strategis kepulauan atau maritim yang mandiri maju dan kuat dalam menjaga kepentingan nasional dapat tercapai," katanya.
Donny lebih jauh memaparkan, di dalam kebijakan pembangunan wilayah pertahanan, tertuang tentang sinkronisasi gelar kekuatan TNI di seluruh NKRI.
"Hal tersebut difokuskan pada pembangunan wilayah pertahanan di laut dengan meningkatkan kemampuan kapal perang TNI AL, penempatan rudal di selat-selat strategis sesuai ALKI, perkuatan Kogabwilhan I, II, III, Koopsus TNI dan SSAT di Natuna, Saumlaki, Merauke, dan Biak termasuk juga dilengkapi dengan kekuatan sensor terintegrasi," kata Donny.
"Pangkalan militer juga berfungsi sebagai fungsi pertahanan, di mana perannya sangat penting untuk kelangsungan hidup negara, terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Pembangunan pangkalan militer di Natuna untuk melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut," tutupnya.
