Siap-siap, Prajurit TNI yang Tidak Netral Pemilu 2024 Akan Berhadapan Dengan Polisi Militer
- Istimewa/Viva Militer
Jakarta – Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda TNI Kresno Buntoro mengatakan, jangan pernah ragukan komitmen TNI dalam menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.Â
Bahkan, lanjut Laksda Kresno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah mempersiapkan Polisi Militer untuk menindak tegas para prajurit TNI yang terbukti berpihak pada salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) tertentu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pilpres 2024 mendatang.
"Netralitas TNI di Pemilu 2024 ini adalah sesuatu yang mutlak dan sebagaimana Pemilu yang lalu, posisi TNI tetap netral, tidak memihak," kata Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro saat bincang-bincang dengan awak media di bilangan Jakarta Pusat, Kamis, 21 September 2023 kemarin.
Kababinkum TNI menambahkan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah membuat kick off netralitas TNI dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan para penegak hukum TNI, mulai dari penyidik militer, hingga oditur militer pada 12 September 2023 lalu di Mabes TNI. Dalam Bimtek tersebut, lanjut Kababinkum, para penegak hukum TNI itu telah mendapatkan pendidikan secara khusus tentang pelanggaran Pemilu dari KPU RI, Bawaslu RI, termasuk dari Bareskrim Polri, hingga Kejaksaan RI.
Selain itu, Panglima TNI Yudo Margono juga telah membuat Buku Saku tentang netralitas Pemilu untuk dijadikan bekal para prajurit TNI di seluruh Indonesia.
"Termasuk dalam penggunaan medsos terkait dengan Pemilu juga ditekankan, beliau (Panglima TNI) selalu mengatakan hati-hati dalam penggunaan medsos, berhenti di prajurit itu saja, enggak perlu harus diforward atau apalagi dikomentari yang kemudian malah mengaburkan dan membuat gaduh suasana," ujar Kababinkum TNI.
Terkait dengan upaya penindakan hukum, Laksda TNI Kresno menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan Polisi Militer yang berada di seluruh Detasemen Polisi Militer (Denpom) TNI untuk memproses setiap laporan dugaan pelanggaran hukum terkait dengan netralitas TNI pada Pemilu 2024 mendatang.
Dengan demikian, Perwira Tinggi (Pati) bintang dua TNI AL itu mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan kepada Bawaslu/Panwaslu di masing-masing tingkatan apabila menemukan oknum prajurit TNI yang tidak netral dalam Pemilu mendatang.
"(Penyidik Militer) di setiap Denpom ada. Sehingga tidak perlu khawatir, kemudian setiap laporan dari Bawaslu ke Denpom silakan dilaporkan saja. Kemudian POM atau penyidik Polisi Militer akan menindaklanjutinya. Dan yang pasti di Jakarta pun akan monitor," kata Laksda TNI Kresno Buntoro.
Gila, Pasukan Rusia Bakar Muka Tentara Korut untuk Hilangkan Bukti
Zelensky menuduh militer Rusia menggunakan tentara Korut.
