KSAL Laksamana Muhammad Ali Temui Prabowo Bahas Modernisasi 41 Kapal Perang TNI AL
- Dispenal
VIVA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali melaksanakan kunjungan Kehormatan kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Selasa, 3 Januari 2023 kemarin di Kantor Kementrian Pertahanan, Jakarta Pusat.
Kunjungan orang nomor satu di matra Angkatan Laut ke Kementerian Pertahanan RI itu merupakan kali pertama, sejak Laksamana TNI Muhammad Ali dilantik menjadi Kasal oleh Presiden RI Joko Widodo pada pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal strategis khususnya terkait pembangunan kekuatan matra laut.
Di hadapan Prabowo, KSAL Laksamana Muhammad Ali menyampaikan visinya untuk membangun kekuatan Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh guna mencapai kesiapsiagaan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas angkatan laut yang dipercayakan oleh negara.
“Saat ini TNI AL telah mempersiapkan baik itu aspek utama maupun aspek pendukung, terkait operasional serta perawatan Alutsista, sesuai dengan kebutuhan operasi dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan serta ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara,” kata Laksamana Muhammad Ali dalam keterangan resmi yang diterima VIVA Militer, Rabu, 4 Januari 2023.
Sementara itu, Prabowo Subianto menyampaikan akan senantiasa melaksanakan berbagai upaya untuk penguatan TNI Matra Laut guna menjamin kedaulatan NKRI di wilayah perairan.
Sebagaimana diberitakan VIVA Militer sebelumnya, saat ini sebanyak 41 KRI TNI Angkatan Laut tengah menjalankan perbaikan dan peningkatan kemampuan sehingga siap tempur. Hal tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Industri Pertahanan dalam negeri PT. PAL Indonesia.
Sejumlah pejabat Kemhan dan Mabesal turut hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, serta Asisten Perencanaan (Asrena) Kasal Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto.
MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di militer, sepanjang KPK yang memulai penyidikan
