Ini Strategi Panglima TNI Yudo Margono untuk Perkuat Kedaulatan NKRI dari Serangan Lawan
- Istimewa/Viva Militer
VIVA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, dirinya akan menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Yudo menjelaskan, pihaknya telah memetakan sejumlah wilayah yang menjadi titik rawan yang berpotensi dapat mengancam kedaulatan NKRI.
Dia berjanji, dalam waktu dekat ini akan mengunjungi sejumlah wilayah yang menjadi titik rawan tersebut. Titik rawan yang akan dikunjungi dan menjadi prioritas utamanya adalah Papua, Laut Natuna, dan Aceh.
"Untuk langkah pertama, tentunya daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi mulai dari Papua, Laut Natuna kemudian juga di Aceh, menjadi prioritas," kata Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono usai upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 20 Desember 2022.
Lebih jauh lagi Laksamana TNI Yudo menegaskan, meski dirinya akan memprioritaskan Papua karena di sana terdapat Kelompok Separatis Teroris (KST) OPM yang kerap kali membuat onar, bukan berarti pola penanganan konflik di Papua menggunakan operasi militer.
Yudo menegaskan, dirinya akan tetap memperkuat teritorial dengan mengedepankan penegakan hukum yang menjadi ranah Polri.
"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum kriminal. Sehingga masih kewenangan Polri tapi kita tetap membantu penegakan hukum pidana. Menurut saya belum sampai taraf (daerah operasi militer) itu. Tapi nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas (pemerintah pusat). Saya kira dengan eskalasi sekarang, masih taraf kriminal," katanya.
Selain itu, Panglima TNI Yudo juga menjabarkan, potensi yang juga menjadi prioritas utama dalam mempertahankan kedaulatan NKRI adalah wilayah perbatasan terluar Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.
Menurut Yudo, setidaknya ada 12 perbatasan negara Indonesia yang dinilai rawan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, di mana 10 diantaranya merupakan perbatasan laut.
"Tentunya kalau kita bicara negara, yang perlu kita waspadai kita perhatikan, tentunya daerah perbatasan. Kita ini kan memiliki 10 perbatasan laut dan dua perbatasan darat. Nah ini yang potensinya paling tinggi," ujarnya.
Dari titik kerawanan tersebut, lanjut Yudo, TNI sudah melakukan diplomasi di perbatasan yang berada di darat. Namun, salah satu yang paling sulit dilakukan di perbatasan Laut Natuna.
"Tapi memang tidak mudah, perbatasan itu tidak dalam waktu satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, dari tahun 1973 tidak selesai. Artinya tidak gampang, sehingga kita tetap melaksanakan kerja sama, diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik)," katanya.
Meski demikian, Panglima TNI mengatakan, bahwa dirinya akan terus memperkuat diplomasi dengan negara-negara tetangga agar tidak terjadi konflik.
Selain memperkuat diplomasi, lanjut Yudo, dirinya akan mengoptimalkan kekuatan tiga matra TNI yang saat ini berada dibawah komando Kogabwilhan untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan.
"Tentunya perbatasan ini perlu kita laksanakan 'deploying' kekuatan, baik patroli secara intensif, juga menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kerawanannya dimulai dari itu. Kita tidak berharap terjadinya itu (konflik), tapi kita tetap siap antisipasi segala yang terjadi. Tentunya kekuatan darat, laut, udara, kita jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu standby. Kita juga tidak lepas dari latihan, supaya selalu terjaga kesiapsiagaan operasionalnya," kata Panglima TNI.
