TNI AU Akan Terjunkan 2 Pesawat Intai untuk Pengamanan KTT G20
- Dispenau
VIVA – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah pesawat untuk pengamanan gelaran Forum Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada November mendatang.
Salah satu pesawat yang akan diterjunkan oleh TNI adalah dua unit pesawat intai strategis milik TNI Angkatan Udara.
"Kemudian juga ada pesawat Boeing yang jumlahnya dua, yang fungsinya sebagai ISR atau pengintai, Intelligence Surveillance and Reconnaissance," kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di saat menggelar Konfrensi Pers Persiapan Pengamanan KTT G20, Kamis, 20 Oktober 2022.
Selain itu, lanjut Jenderal Andika, TNI Angkatan Udara akan mengerahkan dua pesawat Hercules yang diperuntukan untuk evakuasi medis atau Medical Evacuation dan kebutuhan angkut.
"Pesawat lain, kita siapkan dua pesawat Hercules, satu itu khusus medis, medical evacuation atau medivac. Karena memang diseting sedemikian rupa sehingga memiliki fasilitas untuk mengevakuasi pasien yang kondisinya misalnya darurat. Kemudian satu lagi Hercules itu khusus angkut apabila diperlukan," ujarnya.
Terkait dengan untuk menyambut kedatangan tamu negara pada Forum KTT G20, Panglima TNI menjabarkan, bahwa pihaknya telah mempersiapkan 19 Pangkalan Udara di luar Bali untuk menampung pesawat khusus para tamu negara atau VVIP yang akan menghadiri forum internasional tersebut.
"Jadi secara umum itu yang kita gelar. Pangkalan Udara yang kami siapkan tenaganya total ada 19 Pangkalan Udara. Jadi gampangnya kalau kita melihat peta Indonesia, pangkalan udara yang ada di Sumatera kecuali Aceh, Jawa, Bali, Lombok, dan untuk Kalimantan itu ada di Banjarmasin dan Balikpapan. Itu pangkalan udara sejumlah 19 total, dan satu pelabuhan," kata Panglima TNI.
Baca juga: Panglima TNI: 12 KRI dan 4 Pesawat Tempur Siap Amankan KTT G20 Bali
MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di militer, sepanjang KPK yang memulai penyidikan
