Jenderal Kopassus Beberkan Kisah Nyata Derita Prajurit TNI di Papua

VIVA – Ada banyak fakta tak terduga muncul di Gedung DPR RI ketika berlangsung rapat antara Komisi I dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Salah satunya tentang penderitaan yang dialami para prajurit TNI saat melaksanakan tugas operasi pengamanan di pedalaman Papua. Fakta itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus.

Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat TNI AD) ke-15 tersebut menceritakan, banyak prajurit TNI yang menjadi korban kebrutalan kelompok teroris bersenjata alias KKB OPM, karena keterbatasan kebutuhan pokok.

Jadi, menurut Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu, prajurit TNI terpaksa setiap hari harus pergi berbelanja ke pasar demi bisa mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan makan.

Prajurit TNI itu berbelanja ke pasar bukan karena ingin membeli makanan yang sesuai dengan selera mereka. Tapi hal itu terpaksa dilakukan karena dorongan logistik alias dorlog terlambat datang.

"Gara-gara dorlog yang terlambat, maka prajurit harus berbelanja ke pasar. Belanja dia (prajurit TNI-red), bayangkan kalau satu minggu habis berapa dia, dan di kita ada teori patroli, rute berangkat tidak boleh sama dengan rute kembali. Kenapa? konsekuensinya kita dihadang. Nah kalau prajurit belanja ke pasar, dia tidak bisa memakai teori patroli tersebut. Tempatnya pasti di situ, kebutuhannya sama, rutenya tidak akan berubah. Nah dampaknya apa dari keterlambatan logistik ini, akhirnya prajurit banyak yang jadi korban gara-gara belanja di pasar," kata Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus di lansir VIVA Militer dari siaran TV Parlemen, Rabu 7 September 2022.

Menurut jenderal TNI yang kini menjadi politikus Partai Golkar itu, dorongan logistik terlambat datang bukan cuma karena faktor medan dan cuaca saja. Tapi diperparah dengan kondisi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) pendukung pendisitribusian logistik yang tak memadai dan berfungsi dengan baik.

"Ada suatu fakta Bapak Panglima TNI karena dorlog, dorongan logistik terlambat ke wilayah, Kita tahu Papua seperti apa. Gara-gara dorlog terlambat, ini sementara kita abaikan dulu masalah cuaca dan geografi. Artinya kesiapan alutsista. Jadi jangan salahkan dulu cuacanya bagaimana, medannya bagaimana. Tapi kesiapan," kata beliau di hadapan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika.

Itu belum seberapa, ada lagi kisah nyata soal prajurit TNI yang harus kehilangan nyawa karena terlambat mendapatkan penanganan medis, akibat proses evakuasi yang terkendala alutsista.

"Nah ini, kedua ini baru cerita utama dari kebutuhan sandang yaitu makan prajurit. Bagaimana juga kalau ada prajurit yang sakit bagaimana kesiapan evakuasi atau transportasi medis, di Papua ya lebih cenderung ke udara. Bagaimana kesiapan kita?

Pada akhirnya kesejahteraan prajurit, ada prajurit karena terlambat dievakuasi apalagi kita tahu Papua malaria dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya, dari katakan TNI AL itu, saya tidak lihat memang tidak tergambarkan seberapa besar sih kue yang besar ini dibagi untuk program prioritas yaitu pemeliharaan dan perawatan alutsista," ujarnya.

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, beliau mengetahui sendiri kondisi alutsista yang ada di Komando Daerah Militer di Papua. "Helikodal dan heli evakuasi grounded itu yang kita lihat," katanya.

Fakta ini diungkapkan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai masukan kepada Kemhan dan TNI agar bijak dan efisien memutuskan penggunaan anggaran untuk program yang diprioritaskan, apalagi anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk Kemhan tahun belanja 2023 jumlahnya cukup tinggi, dengan pagu anggaran Rp131,92 triliun.

"Cukup besar untuk pengadaan tapi jangan sampai pengadaan yang besar ini akan berdampak pada pemeliharaan yang besar atau gra-gara ini maka pesawat-pesawat yang sudah dibeli katakan alutsista yang sudah dibeli oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara akhirnya tidak bisa digunakan gara-gara anggaran perawatan itu sangat kecil," ujarnya.

Baca: Eks Ajudan Presiden Ungkap Fakta Hubungan Jenderal TNI Andika dan KSAD

MK Putuskan KPK Berwenang Selidiki Kasus Korupsi yang Libatkan Oknum Militer, Ini Kata Mabes TNI

Mabes TNI akan segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, serta instansi penegak hukum lainnya

VIVA.co.id

29 November 2024