Jenderal Dudung: Prajurit TNI AD Tidak Boleh Bicara Politik
- Dispenad
VIVA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia agar tidak ada yang ikut-ikutan mengomentari proses demokrasi pemilu.
"Tahun 2022, 2023 ini adalah tahun politik, TNI AD saya minta harus tegak lurus loyalitas kepada pimpinan pusat, presiden sebagai Panglima tertinggi, tidak ada berbicara, mengomentari tentang proses demokrasi yang mengarah pada pemilu," kata KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman ketika mengunjungi Markas Kodam Jaya, Senin, 14 Maret 2022.
Dia menambahkan, netralitas TNI Angkatan Darat dalam dinamika politik di Tanah Air sangat jelas dan tidak berpihak pada partai politik apa pun. Dia menekankan, TNI Angkatan Darat hanya akan tunduk dan loyal pada Panglima TNI dan Presiden RI selaku Panglima Tertinggi di Republik Indonesia.
"TNI AD saya minta tidak ikut-ikutan di dalam demokrasi. Demokrasi TNI AD hanya loyalitas dan tegak lurus kepada pimpinan kita. TNI AD juga harus loyal kepada Panglima TNI dan Presiden Republik Indonesia untuk tegak lurus tidak ada berbicara tentang masalah demokrasi berbicara tentang 2024 dan sebagainya," ujarnya.
TNI Angkatan Darat, lanjut Dudung, memiliki garis atau rantai komando dalam menjalankan tugas pokok TNI. Salah satu tugas TNI dalam pesta demokrasi jelang pemilu 2024 adalah memastikan situasi pertahanan dan keamanan berjalan dengan baik, tanpa ganggunan dari dalam maupun luar negeri.
Dengan demikian, KSAD menekankan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia agar fokus untuk menjalankan tugas pokok TNI dengan tetap melakukan disiplin militer.
"Lakukan tugas pokok TNI AD dengan sebaik baiknya. Disiplin TNI AD harus optimal, kita lakukan disiplin militer, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mencoba menggangu demokrasi," ujarnya.
"Lakukan pengamanan dengan kepolisian, apabila ada benih yang mencoba akan menggangu proses demokrasi, TNI AD dan kepolisian harus tampil," tambahnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Setop Pembahasan Revisi UU TNI
Koalisi Masyarakat Sipil, melontarkan kritik terhadap rencana revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).
