Nasib Baik Kolonel Ucu 17 Bulan Usai Dituduh Hadang Jenderal TNI Gatot
VIVA – Perombakan struktur organisasi di tubuh militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus berlanjut. Kali ini, giliran dua pejabat Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya/Jayakarta yang diganti.
Dua pejabat Kodam Jaya yang diganti yaitu Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) dan Kepala Zeni Kodam (Kazidam). Dan serahterima jabatan telah dilaksanakan dengan dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto.
Berdasarkan siaran resmi Kodam Jaya dilansir VIVA Militer, Rabu 9 Februari 2022, jabatan Kazidam telah diserahterimakan dari Kolonel Czi Mahfud Ghozali kepada Letnaan Kolonel Czi Agus Iskarman.
Dan yang menarik, ternyata posisi jabatan Asrendam diserahterimakan dari Kolonel Inf Erwin kepada Kolonel Inf Ucu Yustiana.
VIVA Militer: Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI UB.
- Kodm Jaya
Perlu diketahui, 17 bulan lalu tepatnya pada 30 September 2020, nama Kolonel Inf Ucu sempat menjadi sorotan terkait keributan yang terjadi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Ketika itu Kolonel Inf Ucu menjabat Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0504/Jakarta Selatan.
Jadi ceritanya waktu itu, Kolonel Inf Ucu dituduh telah melakukan pengadangan terhadap Panglima TNI ke-19, Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo, saat akan berziarah ke makam pahlawan. Bahkan banyak media menyorotinya dengan penilaian yang salah.
Karena pada kenyataannya, Kolonel Ucu tak pernah menghalangi apalagi melakukan pengadangan kepada seniornya itu untuk berziarah. Kolonel Ucu hanya menyampaikan pemberitahuan kepada rombongan Jenderal Gatot tentang aturan berziarah yang berlaku selama masa pandemi COVID-19.
Malahan Kolonel Ucu membungkukkan tubuhnya sebagai tanda hormat dan sopan santunnya ketika berbicara dengan Jenderal Gatot, meskipun beberapa kali Jenderal Gatot berbicara sembari mengacung-acungkan jari telunjuknya ke tubuh sang kolonel.
Alasan PBNU Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengaku tidak setuju dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) bahwa Polri sebaiknya berada di bawah TNI atau Kementeria
