Pergantian Panglima TNI Harus Bebas dari Intervensi Politik
- Puspen TNI
VIVA – Pengamat Pertahanan dari Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menyatakan, pergantian posisi Panglima TNI yang akan terjadi dalam waktu dekat ini seperti dalam suasana Pemilihan Presiden (Pilpres). Sebab, saat ini terjadi perang narasi yang sangat keras dan vulgar.
Menurutnya, situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi TNI. Selain bisa mengancam soliditas internal, di sisi lain bisa memicu terjadi nya disintegrasi bangsa. Dan ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jabatan Panglima TNI memang tidak lepas dari variabel politik. Meski kita sadar TNI adalah institusi yang dilarang untuk berpolitik praktis," kata Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam dalam keterangan resminya, Senin, 18 Oktober 2021.
Masalahnya, lanjut Arif, siapa yang berhak mengangkat Panglima TNI adalah pejabat yang lahir dari proses politik, yakni Presiden. Karena itu, pemilihan Panglima TNI muncul dukung mendukung termasuk dari DPR. Meski demikian, Arif menilai proses tersebut masih dalam situasi terkendali.
"Yang perlu dijaga adalah menjaga soliditas internal TNI agar tetap solid. Tapi setelah terpilih TNI harus satu komando, siapapun Panglima TNI-nya," ujarnya.
Dengan demikian, kata Arif, menjaga soliditas TNI merupakan PR besar yang harus dijaga oleh Panglima TNI di masa mendatang.
"Sekali lagi, jabatan Panglima TNI memang tak lepas dari dimensi politik sehingga jika kemudian terjadi dukung mendukung, dari kalangan sipil, terutama Parpol tak bisa dihindarkan," katanya.
Kendati demikian, lanjutnya, dukung mendukung semacam itu tak boleh mengganggu soliditas TNI dan mesti didorong agar makin profesional.
Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa purna tugas atau pensiun dari kedinasan sebagai prajurit TNI pada November 2021 mendatang.
Dua nama yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan dikabarkan kuat akan menjadi kandidat pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL ) Laksamana TNI Yudo Margono.
