Ketahuan Korupsi, Jenderal Bintang 3 China Dipecat
- South China Morning Post (SCMP)
VIVA – Militer China digegerkan dengan pemecatan seorang perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Perwira tinggi tersebut adalah mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat China (PLAN), Laksamana Madya Song Xue.
Menurut laporan yang dikutip VIVA Militer dari South China Morning Post (SCMP), Song diduga melaukan pelanggaran serius terhadap kode etik, disiplin dan hukum. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan secara rinci perihal kesalahan yang dilakukan pria 62 tahun itu.
Sejumlah pihak menduga bahwa Song terlibat dalam kasus korupsi pada 2015 lalu. Diketahui Song adalah Wakil Kepala Departemen Peralantan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, saat terlibat dalam uji coba besar-besaran jet tempur China, Shenyang J-15.
Tak hanya memiliki posisi penting di jajaran instansi militer, Song juga merupakan perwakilan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat untuk Kongres Rakyat Nasional China (NPC).
Akan tetapi, posisi Song sebagai anggota NPC juga telah dicopot pada 8 April 2021 lalu. Oleh sebab itu, statusnya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat sudah hilang. Lagi-lagi disayangkan, pihak NPC juga tidak menjelaskan secara rinci kesalahan yang berujung pencopotan Song.
Status anggota NPC hilang, berarto Song juga kehilangan kekebalan pidana NPC dan hak untuk tidak ditangkap atau diadili tanpa izin khusus. Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di China.
Sejak Presiden Xi Jinping menduduki posisi Ketua Komisi Militer Pusat Republik Rakyat China (CMC) pada 2012 lalu, sejumlah perwira tinggi militer China dipecat, dan bahkan ditangkap.
Para jenderal itu diduga terlibat dalam kasus korupsi di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat. Beberapa jenderal yang didepak Xi Jinping adalah mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Jenderal Guo Boxiong dan Jenderal Xu Caihou.
KPK Sebut Kasus Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tak Sama dengan Harun Masiku
KPK menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi berupa pemberian fee proyek di Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai saat ini masih diusut.
