OPM Ganggu PUPR, Jenderal TNI Andika Kerahkan Pasukan ke Papua
- TNI AD
VIVA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa akan mengerahkan pasukan tempur ke Papua untuk mengamankan proyek infrastrutur negara yang sedang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.
Dalam siaran resmi yang dilansir VIVA Militer dari TNI AD, Rabu 9 September 2020, Jenderal TNI Andika memutuskan untuk mengerahkan pasukan tempur TNI AD ke Papua dan Papua Barat, setelah mendapat laporan tentang gangguan-gangguan yang dialami Kementerian PUPR saat mengerjakan infrastruktur negara.
"Siap pak, dalam waktu satu minggu sekaligus surat pengajuan kepada Menteri tembusan kepada Wakil Menteri untuk pengajuan rusun juga yang kedua adalah surat penugasan pengamanan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat," kata Jenderal Andika saat menerima aduan dari Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo di Markas TNI AD Jakarta.
Pada pertemuan itu, John Wempi mengatakan bahwa dia memutuskan menghadap Jenderal TNI Andika setelah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo, terkait gangguan keamanan yang dialami PUPR di wilayah Papua dan Papua Barat.
"Saya mohon dukungan bapak kebetulan arahan pak Presiden, saya ditugaskan bagaimana mengendalikan situasi di Papua. Kebetulan kita juga banyak bangun infrastruktur di sana namun sering mengalami gangguan," kata John Wempi ke Jenderal Andika.
Memang tidak disebutkan gangguan keamanan macam apa yang dialami PUPR. Hanya saja bukan hal yang baru,sudah dipastikan gangguan keamanan itu berasal dari kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka alias OPM.
Bukan kali ini saja OPM mengganggu keamanan di lokasi proyek infrastruktur pemerintah. Masih cukup jelas di ingatan pada Desember 2018, sebanyak 31 pekerja proyek trans Papua dibantai OPM. Mereka dibunuh secara brutal dengan cara dieksekusi menggunakan senjata api.
Perlu diketahui pula, proyek pemerintah yang ada di Papua merupakan salah satu lokasi yang telah masuk dalam target penyerangan OPM. Hal itu diketahui setelah kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), menerbitkan ultimatum kepada pemerintah Indonesia.
Baca: Jenderal-jenderal Perang China dan TNI Kumpul di Kantor Prabowo
Menhan Sjafrie, Menkomdigi, Kepala BIN, dan Panglima TNI Gelar Rapat Perangi Judi Online
Data PPATK menyebutkan 97 ribu personel TNI dan Polri terlibat judi online.
