TNI Gelar Latihan Perang Besar di Surabaya, Dua Kapal Selam Dikerahkan
- Koarmada II
VIVA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut menggelar latihan perang besar bersandi Operasi Laut Gabungan 2020 di wilayah tugas Komando Armada II, Surabaya, Jawa Timur.
Latihan perang kali ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebab selain melibatkan unsur satuan dari TNI Angkatan Udara, TNI AL juga akan mengerahkan dua kapal selam.
Dalam apel gelar pasukan yang dilangsungkan di Dermaga Ujung, Mako Armada II, Panglima Koarmada II Laksda TNI Heru Kusmanto menyatakan, semua prajurit yang terlibat dalam operasi ini harus tampil profesional untuk menyiapkan diri menghadapi situasi pertempuran yang sebenarnya.
"Selaku Pangkoarmada II sekaligus sebagai Direktur Latihan Oplagab TA 2020, kita laksanakan gelar pasukan ini guna melihat kesiapan personel dan alutsista yang nantinya digunakan, dengan harapkan latihan yang dilaksanakan mulai tahap Latposko bisa diimplementasikan pada tahap manuvra lapangan nanti," kata Laksda Heru dilansir VIVA MIliter dari situs resmi TNI AL, Rabu 9 September 2020.
Dua kapal selam yang dikerahkan dalam latihan tempur itu yakni KRI Nagapasa 403 dan KRI Nanggala 402. Selain itu juga dikerahkan pesawat tempur dari Komando Operasi Angkatan Udara (Koopasau) II.
"Srial-serial yang digelar nanti tentunya juga harus ada peningkatan dibandingan latihan sebelumnya. Latihan kali ini melibatkan 2 unsur kapal selam yang akan melaksanakan pertempuran Laut, sekaligus uji coba kerjasama taktis bawah air antara KRI Nanggala dan Nagapasa. Selain itu kerja sama taktis unsur-unsur permukaan dengan pesawat udara juga diperankan dalam latihan ini," kata Laksda Heru.
Meski nantinya latihan perang akan tampak seperti pertempuran sebenarnya. Tapi Laksda Heru mengingatkan semua prajurit yang terlibat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan pandemi COVID-19.
Baca: IDI Ungkap Temuan di Jasad COVID-19, TNI dan BIN Turun Tangan
MK Tegaskan KPK Berwenang Usut Korupsi Militer: Kesampingkan Budaya Sungkan dan Ewuh Pakewuh
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di militer, sepanjang KPK yang memulai penyidikan
