Tolak Niat Perdana Menteri, Jenderal-jenderal Inggris Ogah Kirim Tentara ke Ukraina
- Sky News
VIVA – Di balik gencarnya upaya Inggris untuk menghimpun upaya negara-negara Eropa mengirim pasukan perdamaian ke Ukraina, ternyata masalah besar mengancam. Sejumlah perwira tinggi militer Negeri Raja Charles, dikabarkan menolak usulan Perdana Menteri, Sir Keir Starmer.
Seperti yang diketahui, Starmer adalah sosok utama di balik ide untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kiev. Langkah ini diklaim untuk mendukung pemerintah Volodymyr Zelensky, jika proses perdamaian dengan Rusia disepakati.
Sejak pertengahan Februari 2025, Starmer bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, lantang menyuarakan pengerahan personel militer Inggris.
Pada 17 Maret 2025 lalu, Starmer bahkan mengklaim jika militer Inggris akan menerjunkan 10.000 personelnya. Ia juga mengklaim ada 35 negara lainnya termasuk dari Eropa yang telah sepakat untuk menyokong Ukraina, baik dari segi personel maupun logistik.
VIVA Militer: Perdana Menteri Inggris, Sie Keir Starmer
- The Wall Street Journal
Ternyata, di balik itu sejumlah jenderal Inggris justru menolak ambisi Starmer. Pertemuan Starmer dan sejumlah pemimpin negara Eropa di London, Senin 24 Maret 2025, justru berjalan alot.
Sebab, banyak perwira tinggi militer Inggris beranggapan jika apa yang diinginkan Starmer tak lebih dari sebuah "Teater Politik". Bahkan, banyak pemimpin negara Eropa yang tidak tahu apa misi yang akan dijalankan di Kiev.
"Starmer terlalu cepat bicara soal pasukan darat sebelum dia tahu apa yang dia bicarakan," ucap seorang perwira tinggi militer Angkatan Darat Inggris yang identitasnya dirahasiakan, dikutip VIVA Militer dari The Telegraph.
"Itulah sebabnya kami jarang mendengarnya sekarang dan lebih banyak mendengar tentang jet dan kapal yang lebih mudah dilakukan dan tidak perlu pangkalan di Ukraina," katanya.
VIVA Militer: Pasukan Angkatan Bersenjata Inggris
- EPA/Zurab Kurtsikidze
Di sisi lain, Rusia kerap memberikan respons keras terkait kehadiran pasukan penjaga perdamaian dari Uni Eropa maupun dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Ukraina. Rezim Vladimir Putin menyatakan hal itu akan meningkatkan ketegangan dengan Barat.
"Diskusi tentang pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional telah menjadi rumit. Karena ketidakpastian atas tujuan misi dan bahwa tidak seorang pun tahu apa misinya," ujar perwira militer Inggris lainnya.
"Apa yang akan dilakukan oleh pasukan internasional yang beranggotakan 10.000 orang yang bermarkas di wilayah barat negara ini, sejauh 400 kilometer dari garis depan? Bahkan ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri," katanya dilansir VIVA Militer dari Kyiv Post.
